Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur, BPK menemukan 797 kasus senilai total Rp 169.888.745.559,77. Terhadap berbagai temuan itu, BPK memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diserahkan kepada seluruh entitas pemeriksaan untuk ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK terus mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) oleh pemerintah daerah.
Hal itu dinyatakan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam paparannya di hadapan Anggota Komisi XI DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja reses di Provinsi Jawa Timur, Jum’at (17/12/2021).
Selain memaparkan hasil pemeriksaan BPK, Kepala Perwakilan juga menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK di masa pandemi telah dilaksanakan dengan memaksimalkan teknologi informasi. Hal ini juga diterapkan BPK dalam melaksanakan pemantauan terhadap TLRHP, antara lain dengan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dan portal e-Auditee. Pemanfaatan teknologi informasi ini didukung dengan budaya kerja BPK Jatim, yaitu do the Best, disciPline, worKsmart, enJoy, teAmwork, respecT, never gIve up, dan stay huMble, serta semangat pelayanan MANTAP yang merupakan singkatan dari Melayani dengan Akurat, Nyaman, Transparan, Adil, dan Paripurna.
Kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Dari Komisi XI DPR RI hadir Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H.M. Amir Uskara dan Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Indah Kurnia, Marinus Gea (F-PDIP), Andi Ahmad Dara, Muhidin M. Said, Muhammad Misbakhun, Sarmudji (F-PG), Farida Hidayati (F-PKB), Marwan Cik Asan (F-PD), Junaidi Auly (F-PKS).
Selain Kepala BPK Jawa Timur, kegiatan ini juga dihadiri oleh Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Jawa Timur, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, dan pimpinan BUMN keuangan wilayah Jawa Timur.
