Sidoarjo – Selasa, 22 Desember 2009 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda, Sidoarjo dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan III Semester II Tahun Anggaran 2009. Dalam acara ini, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Zindar Kar Marbun menyerahkan 17 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari tujuh laporan pemeriksaan kinerja RSUD di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bondowoso, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo dan RSUD Dr. Soedono Madiun. Lima hasil pemeriksaan pendapatan di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Jember. Empat hasil pemeriksaan opersional PD BPR Bank Pasar di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri dan PD BPR Arta Delta Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga diserahkan hasil pemeriksaan PT Bank Jatim Provinsi Jawa Timur.
Dalam acara yang dimulai pukul 11.00 WIB ini, Kepala Perwakilan memberikan gambaran hasil pemeriksaan yang memerlukan perhatian dari DPRD dan Kepala Daerah seperti dalam pengelolaan BPR masih terdapat pemberian kredit yang masih kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, penghapusbukuan kredit yang tidak sesuai ketentuan dan pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti adanya penggunaan pendapatan secara langsung, penyetoran pendapatan secara neto dan masih adanya pendapatan yang kurang diterima. Sedangkan hasil pemeriksaan kinerja pada rumah sakit hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian seperti masih banyaknya alat-alat kesehatan yang belum dikalibrasi, pengadaan alat kesehatan dan gedung belum digunakan untuk melayani pasien dan beberapa rumah sakit belum memiliki standar pelayanan minimal.
Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan berharap kepada pihak-pihak yang terkait, utamanya Kepala Daerah, DPRD, Dewan Direksi, Komisaris Inspektorat, KSPI untuk segera mengambil action sesuai dengan kewenangannya masing-masing karena masalah-masalah tersebut sebagian besar berkaitan langsung dengan publik. Kepala Perwakilan juga menegaskan bahwa didalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK mengidentifikasikan dan menunjukan kelemahan-kelemahan agar dapat dilakukan perbaikan, bukan untuk mencari-cari kesalahan.
Kepala Perwakilan juga menyampaikan informasi berdasar survei Transparency International yang dipublikasikan pada tanggal 17 November 2009 tentang Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2009 bahwa Indonesia masih dipersepsikan oleh pelaku bisnis sebagai negara dengan tingkat korupsi yang masih relatif besar. (rd)
