Senin, 22 Februari 2016, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan. Jabatan Kepala BPK Perwakilan yang sebelumnya diemban oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Syamsudin diserahterimakan kepada Novian Herodwijanto. Novian Herodwijanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat I.A pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, sedangkan Syamsudin selanjutnya akan menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
Novian Herodwijanto diangkat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 23/K/X-X.3/02/2016 tanggal 2 Februari 2016 perihal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural Eselon II pada Pelaksana BPK. Acara sertijab ini merupakan lanjutan dari kegiatan pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV yang telah dilakukan pada tanggal 9 Februari 2016 di Jakarta.
Sertijab Kepala BPK Perwakilan dilaksanakan di Ruang Auditorium – Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda Sidoarjo. Acara ini dihadiri oleh Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Tortama Keuangan Negara V Bambang Pamungkas, Kepala Auditorat V.B, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, sejumlah Kepala Daerah se-Jawa Timur, pimpinan DPRD se-Jawa Timur, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Inspektur se-Jawa Timur.
Rangkaian acara pada sertijab ini antara lain pembacaan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK, penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan, penyerahan memori akhir jabatan dari Kepala BPK Perwakilan lama kepada Kepala BPK Perwakilan baru dengan disaksikan oleh Anggota V BPK dan Tortama Keuangan Negara V, sambutan dari Gubernur Jawa Timur dan Anggota V BPK, serta sesi foto bersama diikuti pemberian ucapan selamat.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan daerah bersama BPK terkait peran dan fungsi pengawasan sebagai bagian integral dari sistem organisasi dan manajemen pemerintahan. Untuk itu, diharapkan adanya langkah-langkah konsolidasi yang semakin efektif sehingga terbentuk birokrasi yang sehat, bersih, terbuka dan bertanggung jawab.
“Momentum ini membutuhkan kesungguhan kita dalam menjalin dan membina hubungan yang sinergis dari semua komponen. Mulai dari unsur perencana, pelaksana hingga unsur pengawasan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa hasil pengawasan harus segera ditindaklanjuti untuk kepentingan pengambilan keputusan maupun kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karenanya, pemerintah daerah dan BPK Perwakilan Jatim harus terus mempererat jalinan koordinasi dan berbenah diri demi kelancaran pelaksanaan tugas. “Selamat bekerja kepada pejabat yang baru dan terima kasih kepada pejabat lama atas kerjasamanya selama ini. Saya memberikan apresiasi atas kinerja BPK Perwakilan Jatim selama ini, khususnya terkait dengan sinergitas pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Anggota V BPK RI menyatakan bahwa promosi, mutasi, dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam suatu organisasi untuk menjaga dan mengembangkan profesionalisme organisasi. Sesuai undang-undang, BPK diamanatkan untuk melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Meski secara operasional pelaksanaan pemeriksaan di daerah Jawa Timur dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, namun secara prinsip segala aktivitas di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Anggota V.
Pada pemeriksaan LKPD TA 2014, jumlah pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 25 entitas (64,10% dari 39 entitas). Kondisi tersebut mesti ditingkatkan dan jangan sampai terjadi penurunan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, terutama dalam penatausahaan aset daerah yang sangat material dalam laporan keuangan, dengan alasan penerapan basis akrual pertama kali di 2015.
“Untuk itu, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Pimpinan dan Anggota DPRD beserta seluruh jajarannya, marilah kita bersama-sama untuk terus menerus meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah yang keluar dari daerah harus dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Moermahadi.
Selain itu, Anggota V BPK menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Kepala BPK Perwakilan sebelumnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik serta membina hubungan baik dengan entitas di Jawa Timur. Anggota V BPK juga berpesan kepada Kepala BPK Perwakilan yang baru untuk menjaga harkat dan martabat BPK dengan mengedepankan independensi, integritas, dan profesionalisme.
Selain mengalami pergantian Kepala BPK Perwakilan, formasi Eselon III (Kepala Subauditorat) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga mengalami perubahan. Jabatan Kepala Subauditorat Jawa Timur I yang sebelumnya diemban oleh Yuan Candra Djaisin digantikan oleh M. Ali Asyhar. Sedangkan jabatan Kepala Subauditorat Jawa Timur II yang sebelumnya diemban oleh M. Ali Asyhar digantikan oleh Imam Muslich. Dasar pengangkatan para Kepala Subauditorat ini adalah Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 24/K/X-X.3/02/2016 tanggal 2 Februari 2016 perihal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural Eselon III.
Kepala BPK Perwakilan yang baru akan melanjutkan tugas–tugas yang diserahterimakan dari Kepala BPK Perwakilan sebelumnya. Sementara itu, para Kepala Subauditorat yang baru akan membawahi wilayah pemeriksaan yang sama seperti pendahulunya.
