Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jatim menemukan DPRD kota Madiun bancakan kenaikan tunjangan perumahan saat pandemi COVID-19 senilai Rp 3,82 miliar. Kenaikan paling fantastis didapat oleh Ketua DPRD meskipun sudah ada rumah dinas.
Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi mengatakan rumah dinas ketua DPRD Madiun saat ini memang tak ditempati dan telah beralih fungsi menjadi kantor inspektorat. Namun ia enggan berkomentar lebih lanjut karena bukan kewenangannya.
“Persoalan itu bukan wilayah saya (Rumah Dinas Ketua DPRD kota Madiun alih fungsi). Salah kalau saya menjawab. Kalau itu menjadi kantor maka sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Misdi, Kamis (8/12/2022).
detikJatim mencoba menghubungi Ketua DPRD kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra. Namun hingga kini belum bisa dikonfirmasi. Walaupun ponselnya aktif tapi tak diangkat.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur menemukan ketidakwajaran kenaikan tunjangan perumahan pimpinan dan 27 anggota DPRD Kota Madiun sebesar Rp 3,82 milyar. Kenaikan itu terjadi pada saat pandemi COVID-19 tahun anggaran 2021.
“Ya benar ada temuan (dari BPK RI Perwakilan Jatim). Terus rekomendasinya sebenarnya tidak ada masalah. Ini proses administrasi. Dan saat ini sudah kami lakukan rekomendasinya dengan melakukan apraisal ulang,” ujar Misdi.
Tak tanggung-tanggung, besaran kenaikan tunjangan perumahan DPRD kota Madiun mencapai Rp 3,82 miliar. Kenaikan tunjangan itu di saat pandemi COVID-19 tahun 2021 yang saat itu pemerintah sedang melakukan upaya refocusing anggaran.
Data yang dihimpun detikJatim sesuai peraturan itu, besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kota Madiun dari Rp 11.800.000 naik menjadi Rp 30 juta per bulan. Sementara Wakil Ketua DPRD naik dari Rp 11.800.000 menjadi Rp 21.750.000 setiap bulannya. Sedangkan anggota DPRD naik dari Rp 8.250.000 menjadi Rp 14.500.000 perbulan.
Sementara hasil survei BPK di lapangan, harga wajar sewa rumah ketua DPRD di Kota Madiun berkisar Rp 12,5 juta hingga Rp 16 juta per bulannya. Sementara harga wajar sewa rumah Wakil Ketua DPRD Kota Madiun berkisar Rp 10,4 juta hingga Rp 12,5 juta. Sedangkan harga wajar sewa rumah anggota DPRD Kota Madiun di pasaran sebesar Rp 6,7 juta hingga Rp 10,4 juta.
Sumber: detik.com
