Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan audit kinerja pengelolaan program subsidi beras murah untuk masyarakat miskin (raskin) pada 2014. Hasilnya, BPK menyimpulkan bahwa kualitas raskin yang disalurkan Bulog masih buruk. “Sampai saat ini mekanisme pengujian kualitas beras raskin belum jelas,” kata juru bicara BPK, Yudi Ramdan Budiman, kemarin (29/4).
Bahkan, kata Yudi, pemerintah belum pernah menerapkan standar kualitas raskin yang berhak diterima oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Pemerintah hanya mengatur mekanisme pengadaan beras atau gabah serta penyalurannya dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012. “Tapi di situ tidak ada standar kualitas pengadaan beras,” katanya.
Lebih lanjut, Yudi menuturkan, tim koordinasi program raskin juga tidak pernah memeriksa kualitas beras saat raskin disalurkan. Akibatnya, sering kali terjadi pengembalian raskin ke Perum Bulog karena beras berwarna hitam dan berbau apek.
Pemeriksaan kinerja program raskin itu dilakukan terhadap tim koordinator raskin pusat dan daerah. Tim koordinator terdiri atas Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog, dan instansi terkait lainnya di 10 provinsi, di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.
Menurut Yudi, BPK juga menyimpulkan selama 11 tahun dijalankan, program raskin belum tepat sasaran. Data rumah tangga penerima belum sesuai dengan kondisi riil penerima raskin. “Ada 196 desa atau kelurahan di 50 kabupaten atau kota yang tidak melakukan pemutakhiran data,” ia menjelaskan. Akibatnya, tim koordinasi raskin tidak memasukkan data masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.
Ihwal kualitas beras Bulog, Presiden Joko Widodo pernah mangakui buruknya mutu beras itu. “Memang stok lama, memang seperti itu adanya, tak usah ditutupilah,” kata Jokowi saat blusukan ke Pasar Modern BSD, di Serpong, Tangerang, pertengahan April lalu.
Untuk mengatasi hal tersebut, Jokowi berjanji memperbarui stok beras. “Bulan ini Bulog beli lagi, lalu kita pakai stok yang baru. Dulu kan memang stok lama semua, makanya sampai hitam begitu,” tuturnya.
Sejumlah penerima raskin di daerah juga dilaporkan menolak distribusi beras Bulog karena kualitasnya buruk. Terakhir, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, secara resmi memutuskan mengembalikan raskin ke Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur. “Bau apek, warnanya kuning, dan banyak yang patah,” kata Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep, Mohammad Hanafi, kepada Tempo di Sumenep.
