Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), menggelar Dialog terbuka peningkatan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah, di pendopo agung keraton setempat, Jum’at 11 Agustus 2017.
Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya mengatakan, mengapresiasi BPK-RI di tengah tugas pemeriksaan bisa bersama-sama menggelar acara dialog ini.
“Terima kasih kami ucapkan kepada BPK RI yang telah memberi perhatian khusus kepada Kabupaten Sumenep. Karena ini terkait pengelolaan keuangan yang sangat penting, saya minta para peserta mengikuti dengan baik,” paparnya.
Anggota V Ibu Isma Yatun mengatakan, saat ini dari temuan yang ada di Kabupaten Sumenep baru 30-an % rekomendasi penyelesaian yang diselesaikan, sedangkan sisanya saat ini dalam pertanggungjawaban.
“Saya berharap hasil pemeriksaan untuk tahun 2016, Sumenep dan Madura secara khusus, sehingga cita-cita untuk memperoleh WTP tahun depan segera terwujud,” terangnya.
Tak lupa pula Isma Yatun mengingatkan, kepada para bendahara untuk mengelola keuangan sesuai dengan aturan yang ada.
“Bila salah dalam pengelolaannya, resiko yang harus ditanggung adalah akan berurusan dengan hukum. Karena standar akuntansi pemerintahan yang berbasis aktual, kecukupan pengungkapan, berdasarkan sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Jika dipenuhi secara otomatis BPK akan memberikan WTP,” ungkapnya menegaskan.
Dialog terbuka tersebut diikuti oleh seluruh kepala inspektorat, seluruh SKPD, bendahara, camat, dari tiga kabupaten lainnya di Madura, yakni Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.
Sumber: sorotpublik.com
