Dalam pemeriksaan laporan keuangan kementerian negara dan lembaga (LKKL) yang baru rampung minggu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 70,93% LKKL mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Itu lebih rendah daripada jumlah LKKL dengan opini WTP untuk tahun anggaran 2013, yakni 74,42%.
“Ini memang lebih rendah, tapi secara keseluruhan, masih lebih baik daripada lima tahun lalu,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).
Ia menyebut, lima tahun lalu, hanya 49,7% LKKL yang diperiksa mendapat opini WTP, opini atas laporan keuangan dengan informasi yang bebas dari salah saji material.
Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014, BPK kembali memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Laporan keuangan yang membaik terlihat di tingkat daerah. Namun, dari 524 yang harusnya menyerahkan LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah), yang masuk baru 504 pemerintah daerah,” jelas Harry. Pemberian opini WTP pada LKPD naik 164% dari 95 opini WTP tahun anggaran 2013 menjadi 251 opini WTP untuk tahun anggaran 2014.
BPK pun kemarin menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2015 pada rapat paripurna DPR RI. Ikhtisar itu menyebut kerugian negara mencapai Rp 2,26 triliun dengan potensi kerugian Rp 11,51 triliun dan kekurangan penerimaan Rp 7,85 triliun. Mayoritas temuan disebabkan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan.
