Keinginan Komisi A DPRD Jatim dan Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk gaji Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim selama delapan bulan dalam PAPBD 2017 dipastikan gagal. Pasalnya, sesuai aturan, dana hibah hanya dapat diberikan satu kali saja dan tidak bisa dirapel.
Sekda Pemprov Jatim, Akhmad Sukardi menegaskan upaya Komisi A DPRD Jatim untuk mengalokasikan gaji KPDI Jatim melalui PAPBD 2017 berupa dana hibah sah-sah saja. Tapi sesuai ketentuan hal itu hanya dapat berlaku satu kali saja. Kalaupun sampai delapan kali jelas tidak boleh dan perlu ada fatwa dari Mendagri.
“Saat ini kami tengah mencari solusi untuk menggaji KPID Jatim. Pasalnya, dalam aturannya, posisi KPID telah diambil pusat sehingga daerah tidaklah menganggarkan. Karena itu, perlu ada fatwa dari Mendagri dimana APBD Jatim tetap harus mengalokasikan anggarannya untuk gaji KPID,” tegas Sukardi, Minggu (27/8).
Berbeda dengan Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo. Menurutnya ada aturan dalam UU 23/2004 yang menyatakan KPID menjadi tanggung jawab di daerah. Dengan begitu APBD Jatim diwajibkan menganggarkan. Apalagi sejak awal rekrutmen hingga fit dan proper test ada di Pemprov Jatim termasuk SK pengangkatan mereka dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Itu artinya gaji mereka juga ditanggung oleh APBD Jatim.
“Jadi disini Pemprov Jatim yang harus bertanggungjawab. Apalagi saya sudah menandatangani surat jaminan jika kalau terjadi apa-apa, Komisi A ikut bertanggungjawab. Tapi nyatanya tetap, Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Infokom menolak untuk mencairkannya,” tegas politisi asal Partai Golkar ini.
Namun di sisi lain, Freddy menyalahkan Kementerian Dalam Negeri. Ini karena, salah satu dirjennya mengatakan akan membuat SE terkait pembayaran gaji KPID, namun hingga ditunggu sampai saat ini tidak pernah turun. Yang ada justru SE tentang pemberian dana hibah.
“Memang sesuai aturan dana hibah hanya dapat diberikan sekali dan tidak bisa dirapel. Untuk itu perlu ada semacam petunjuk dari Mendagri atau seperti fatwa untuk mencairkan sisa dana sampai tujuh bulan tersebut,” papar politisi bergelar Doktor ini.
Sementara itu, Ketua KPID Jatim, Afif Amrullah mengaku tujuh komisioner anggota KPID belum menerima gaji sejak diambil sumpah. Otomatis mereka ini Mantab alias makan tabungan. Karenanya, pihaknya bersama Komisi A berjuang agar dalam pengesahan PAPBD Jatim 2017 pada akhir Agustus ini mendapatkan alokasi dari dana hibah.
“Memang kami mencoba berupaya. Tapi kalau tidak bisa, tidak menutup kemungkinan kami melayangkan gugatan perdata lewat PTUN,” tegasnya saat diklarifikasi lewat telepon genggamnya.
