Mendekati akhir masa jabatan, Bupati Tuban H. Fathul Huda kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini WTP yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diraih Pemkab Tuban untuk ketujuh kalinya tersebut diterima langsung oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi, S.Ag. MM dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jum’at (07/05/21).
Nampak hadir pada kesempatan ini Inspektur pada Inspektorat dan Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tuban. Bersamaan dengan Kabupaten Tuban diserahkan LHP untuk Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono menyebutkan bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2020, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, terutama terkait dengan penganggaran.
“Meski memperoleh opini WTP, kami minta Pemerintah Daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” pesannya.
Senada dengan itu, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo mengatakan bahwa raihan Opini WTP menunjukkan bahwa Pemkab Tuban telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik. Opini WTP dari BPK ini juga merupakan predikat paling baik dari hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Plt. Kepala BPPKAD Tuban, Joko Priono menambahkan bahwa raihan Opini WTP merupakan hasil kerjasama kolektif dari seluruh aparatur di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dukungan penuh dari Lembaga Legislatif selaku mitra Pemerintah Kabupaten Tuban.
Selepas menerima LHP, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan bahwa Opini WTP dari BPK menjadi kado indah di akhir masa jabatannya. Opini WTP ini sekaligus menjadi bukti bahwa sistem administrasi dan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tuban berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dijalankan dengan baik pula.
