Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat, di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Blitar, Selasa (23/10/2018).
Acara tersebut dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Kepala Dinkes Pemkab Blitar dr Kuspardani, kepala OPD terkait, Kepala Kejari Blitar Amrullah, Wakapolres Blitar Kota Kompol Widarmanto, Tim Teknis Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Ahmad Imron, rekanan kontraktor dan tamu undangan lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Blitar, dr Kuspardani, mengatakan kegiatan evaluasi ini diagendakan khusus agar Bupati Blitar selaku pimpinan daerah mengetahui sejauh mana progres pembangunan RSUD di Kecamatan Srengat.
“Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan penyelenggaraan pembangunan RSUD Srengat yang telah dilaksanakan,” ucap Kuspardani.
Meski pembangunan RSUD Srengat baru dimulai namun perkembangannya sejauh ini cukup memuaskan. Menurut Kuspardani, sejauh ini sebanyak 300 lebih tiang pancang sudah terpasang. Kemudian volume urukan juga luar biasa, bisa lebih dari 90 meter kubik.
“Progresnya belum banyak karena pengerjaanya baru satu bulan lebih. Tapi menurut saya pengerjaanya sudah luar biasa,” ungkapnya.
Sementara Bupati Blitar Rijanto, mengatakan dari rapat evaluasi ini pihaknya mendapat banyak masukan-masukan positif untuk kelanjutan pembangunan RSUD Srengat kedepan. Masukan-masukan itu juga akan menjadi catatan bagi pelaksana mulai dari kontraktor, management kontruksi, pengawas perencana maupun PPTK.
“Sehingga semuanya bisa bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena rumah sakit yang megah itu pembangunannya bersumber dari uang rakyat. Pembangunan ini belum berakhir, saya senantiasa minta masukan dan pendampingan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan,” tegasnya
RSUD Srengat dibangun secara multiyears selama dua tahap. Masing-masing tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. Pada tahap pertama pemkab menggelontorkan anggaran Rp 90 miliar dari dana alokasi umum (DAU). Semetara untuk APBD 2019, anggaran yang digelontorkan juga sama yakni Rp 90 miliar.
“Pembangunan rumah sakit ini multiyears. Kami berharap pembangunan berjalan lancar, jangan sampai anggaran khususnya tahun ini menjadi silpa,” kata bupati yang dikenal peduli dan dekat dengan rakyat.
Dalam agenda ini para peserta rapat mendapat paparan dari Gagah Wibowo, Pimpinan PT Permata Anugrah Yalapersada selaku kontraktor, Sutopo dari management kontruksi dan Tim Teknis Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Ahmad Imron. Dalam paparannya, Ahmad Imron, menyampaikan beberapa pesan kepada pelaksana. Di antaranya kontraktor untuk senantiasa memperhatikan waktu, mobilitas tenaga, dan mobilitas material.
“Kontraktor agar membuat percepatan, agar pengerjaan pembangunan tepat waktu dan tidak ada permasalahan,” ujar Ahmad Imron.
Lanjut Imron juga menghimbau agar pelaksanaan prmbangunan rumah sakit ini mempergunakan pengawasan management kontruksi yang profesional. Pihaknya berpesan kepada management kontruksi pelaksana untuk tertib secara prosedur.
“Tanggung jawab penuh pelaksanaan proyek ini ada di PPTK. Bila ada pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentunya tidak akan ada permasalahan bila proyek ini dikerjakan secara baik dan benar. Dan tentunya yang bisa membantu menjawab itu adalah berkas-berkas teknis,” ungkapnya.
Sumber: jatimtimes.com
