Setelah merampungkan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023, DPRD Banyuwangi langsung bersiap menggelar pembahasan anggaran keuangan daerah tahun depan. Tahap awal, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD menyusun jadwal pembahasan APBD 2024, Senin (9/10).
Rapat Banmus kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono. Dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komisi I kantor dewan tersebut, Banmus menyusun jadwal kegiatan DPRD. Termasuk pembahasan APBD 2024 dan reses anggota dewan. Ruliyono menyebut, pembahasan APBD Induk 2024 harus tuntas sesuai jadwal, yakni akhir November.
”Karena pembahasan APBD Induk 2024 menyangkut kehidupan masyarakat Banyuwangi. Terpenting bagaimana APBD Induk tahun 2024 dibahas dan disahkan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Ruliyono menambahkan, apabila hingga akhir November pembahasan APBD 2024 belum rampung, maka risiko yang dihadapi pemkab cukup besar. Termasuk potensi tidak menerima dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, imbuh Ruliyono, semakin cepat pembahasan selesai akan semakin baik.
”Meski ditargetkan selesai akhir November, tetapi kalau bisa selesai lebih cepat lebih baik. Agar tidak ada persoalan. Jika terlambat, maka yang rugi masyarakat Banyuwangi, tidak terkecuali pemkab itu sendiri,” imbuhnya.
Masih menurut Ruliyono, kedisiplinan daerah dalam membahas APBD akan berdampak pada opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebelas kali beruntun sejak 2012 lalu. Dengan perolehan WTP tersebut, Pemkab Banyuwangi tidak hanya mendapat penghargaan semata. Tetapi juga memperoleh dana insentif daerah (DID) yang dapat dimanfaatkan oleh pemkab untuk kesejahteraan rakyat.
”Syarat dapat DID itu harus didok sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh undang-undang (UU), yakni paling lambat akhir November,” pungkas Ruliyono.
Sumber: Radar Banyuwangi
