DPRD Kabupaten Gresik sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014. Menurut Wakil Ketua DPRD, Nur Saidah, pansus ini dibentuk untuk menyikapi LHP BPK atas keuangan Pemkab Gresik tahun 2014, yang ternyata sebagian besar masih banyak masalah dari masa lalu. Hasilnya kembali dilaporkan tahun ini dan belum dituntaskan pemerintah.
Ketua Pansus, Asroin Widyana, mengatakan bahwa pansus telah menerima sejumlah temuan BPK. Di antaranya pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB yang dinilai kurang tertib. Kedua, soal pencatatan aset tetap yang diperoleh dari dana BOS tak tercatat dengan semestinya. Juga temuan di Dinas PU, terkait molornya pengerjaan proyek tak tepat waktu.
Atas temuan-temuan ini, Pansus terlebih dahulu akan melakukan konsultasi ke Depdagri. Selanjutnya pansus akan melakukan audiensi dengan BPK Perwakilan Jatim. Kunjungan ke BPK Perwakilan Jatim ini guna identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan. Selain itu juga meneliti dengan seksama rekomendasi dari BPK, baik terhadap tunggakan maupun temuan baru pada APBD 2014.
