Inilah kepastian yang ditunggu-tunggu masyarakat. Setelah melewati perselisihan panjang dan melelahkan sejak 2016, DPRD Kabupaten Sidoarjo akhirnya menolak sistem KPBU untuk pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Pembangunan diputuskan menggunakan dana APBD. Mulai 2020 ini.
Penolakan sistem KPBU itu dinyatakan dalam sidang paripurna di DPRD kemarin (19/2). Enam fraksi menolak sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Yakni, Fraksi PDIP, Gerindra, PAN-PPP, Golkar, PKS, serta Nasdem-Demokrat. Hanya satu fraksi yang tetap memilih KPBU, yakni PKB.
Sidang paripurna diawali laporan pansus KPBU. Kasipah, juru bicara pansus KPBU, membacakan serangkaian kegiatan pansus. Mulai rapat, konsultasi, focus group discussion (FGD), hingga finalisasi.
Hasil kerja tersebut dirangkum. Pansus membuat kesimpulan. Ada tiga poin yang menjadi perhatian alat kelengkapan dewan (AKD) itu. Pertama, pembiayaan dalam KPBU harus sesuai dengan ketentuan peraturan UU. Kedua, pansus meminta sejumlah perubahan. Di antaranya, perhitungan ulang pendapatan RSUD. Sebab, pansus menilai rancangan pendapatan terlalu optimistis. Perubahan lain adalah fasilitas kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat sesuai dengan standar tipe rumah sakit tipe C.
Ketiga, draf perjanjian kerja sama harus diubah. Pansus menilai draf tersebut justru merugikan pemkab. “Tidak melindungi kepentingan daerah,” ucap politikus PDIP itu.
