Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Upaya peningkatan yang dimaksud dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan.
“Upaya ini dijadikan momentum lebih untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja anggaran dan transparansi keuangan daerah,” kata Emil, Jumat (23/9/2022).
Menurutnya, kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sudah dilakukan Jatim, yang dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut. Di antaranya, penguatan komitmen pengelolaan keuangan yang profesional dari seluruh pimpinan unit kerja.
Kemudian, pembinaan secara berkesinambungan dari inspektorat dan PPKD terhadap seluruh SKPD. Ketiga, pengembangan yang berkesinambungan terhadap SDM pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, dan tugas belajar.
“Selain itu, melakukan review dan audit internal oleh inspektorat, peningkatan akuntabilitas manajemen aset daerah, serta monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” ujarnya.
Emil menambahkan, Jatim juga berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memperbaiki manajemen kinerja. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di antaranya memperbaiki manajemen kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan.
Kedua, meningkatkan kualitas laporan kinerja sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen.
Ketiga, asistensi penyusunan laporan kinerja kepada seluruh perangkat daerah, sehingga dapat memantau dan memacu peningkatan kinerja melalui pendalaman model serta bentuk format laporan dan data yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian laporan.
“Terakhir, mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan budaya kinerja berkelanjutan dan meningkatkan kualitas proses penganggaran berbasis kinerja,” kata Emil.
