Komitmen Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf dalam menutup celah potensi korupsi mulai nampak. Itu terbukti adanya capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lumayan tinggi dan mencapai 85 persen.
“Saat awal dilantik Wali Kota, MCP Kota Pasuruan hanya 44 persen, dan itu sangat rendah. Saat ini, Alhamdulillah nilainya sudah 85 persen mulai mendekati 90 persen,” ujar Gus Ipul di sela-sela rekor maraton selama tiga hari bagi seluruh kepala OPD, Selasa (18/1).
MCP atau Monitoring Center for Prevention adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Dengan hasil tersebut, Kota Pasuruan saat ini berada di peringkat ke 138 se-Indonesia sebagai daerah yang potensi korupsinya sangat kecil.
“Atas capaian ini tentu akan terus kita tingkatkan. Memang perlu waktu tapi kenaikan dari 44 persen dan sekarang 85 persen ini sangat luar biasa. Ternyata teman-teman di OPD bisa melakukannya dan akan terus kami tingkatkan,” papar Gus Ipul.
Sejak dilantik sebagai Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul melakukan banyak lompatan. Meski terkadang tidak populis, namun pondasi dasar untuk mengubah Kota Pasuruan terus dilakukan.
Perubahan di Kota Pasuruan memang luar biasa. Jika sebelumnya sudah belasan tahun tidak ada perubahan RTRW, maka di era kepemimpinan Gus Ipul, RTRW rampung disusun.
“Kita juga mendapatkan predikat opini WTP dari BPK. Memang predikat ini mungkin tidak langsung dirasakan masyarakat tapi ini adalah pondasi dasar untuk kemajuan Kota Pasuruan,” tambah Gus Ipul.
Sebelumnya, Kota Pasuruan memang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Saat itu, di Jawa Timur hanya ada dua daerah yang WDP, salah satunya Kota Pasuruan.
Namun tidak lama memimpin Kota Pasuruan, Gus Ipul langsung membuat gebrakan dan berhasil menyajikan laporan keuangan yang baik kepada BPK sehingga diganjar prestasi WTP.
