Selama ini Pemkab Banyuwangi memang tidak saja mengukur secara administratif semua program pembangunan, tetapi juga monitoring dampak program.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendukung program Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenkeu, Kemendagri, hingga Kementerian PAN-RB yang mulai mengembangkan bagaimana audit tidak hanya pada aspek administratif, tapi mengukur dampak program. “Meski berliku, ini perlu didukung,” tegas Anas.
Anas melanjutkan, dalam pengelolaan keuangan Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Dan ini tidak hanya pada level pemerintah kabupaten, tapi juga ke desa dengan e-village budgeting dan e-monitoring system. Jadi tidak lagi ada yang bisa memaksakan penggunaan anggaran pembangunan bila usulannya tidak melewati mekanisme perencanaan terlebih dahulu dari tingkat bawah, dari level desa,” jelas mantan anggota DPR RI tersebut.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Banyuwangi sendiri tercatat sebagai kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.
Banyuwangi juga telah menerapkan e-Audit terintegrasi sehingga memudahkan BPK melakukan pemeriksaan secara online. E-Audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan audit.
Prestasi Pemkab Banyuwangi di hampir semua pelayanan publik ini telah menjadi acuan daerah-daerah lain di Indonesia. Kendati demikian, Bupati Anas menjadikan penghargaan dan prestasi ini sebagai motivasi peningkatan pelayanan.
