Polemik sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 akhirnya menemui titik terang. Jumlahnya mencatat rekor. Yakni, mencapai Rp 864 miliar. Kepastian angka silpa tahun lalu itu tertuang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahunan bupati. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo kemarin (11/4).
Laporan itu dibacakan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Sebab, Bupati Saiful Ilah kembali melakukan kunjungan keluar negeri. Dalam LKPj tersebut dipaparkan bahwa total kekuatan APBD Sidoarjo tahun lalu mencapai Rp 4,6 triliun. Nah, realisasi belanjanya berjumlah Rp 3,7 triliun. Dana yang tidak terserap atau sisa mencapai Rp 864 miliar. ’’Serapan anggaran tahun lalu berada di angka 81,25 persen,’’ kata Cak Nur, panggilan akrab Nur Ahmad Syaifuddin.
Angka serapan itu sejatinya cukup tinggi. Namun, tingginya angka tersebut disebabkan belanja tidak langsung alias mayoritas untuk gaji prapegawai. Belanja langsung atau untuk program publik ’’hanya’’ 76,64 persen.
Nah, data tersebut merupakan perhitungan final karena sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ’’Inilah fakta penyerapan anggaran kami. Tentu kami harus cermat memanfaatkannya dalam PAK (perubahan anggaran keuangan) nanti,’’ ungkap Cak Nur.
Sinyal silpa bakal bengkak itu diduga sejak awal. Bahkan, kalangan dewan sempat menaksir silpa mendekati angka Rp 1 triliun. Pemkab pun menghitungnya. Berdasar kalkulasi awal badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, perkiraan silpa berada di angka Rp 909 miliar. Jika dibandingkan dengan hasil audit BPK, silpa tetap saja sangat besar.
Lantas, dana ’’celengan’’ Rp 864 miliar tersebut bakal dipakai untuk apa? ’’Kami belum bisa mengatakan sekarang. Sebab, kami masih menyusun anggaran untuk PAK nanti,’’ ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Achmad Zaini.
Namun, pejabat asal Pamekasan itu memperkirakan silpa diarahkan untuk proyek-proyek strategis. Di antaranya, pembangunan frontage road Waru–Buduran atau pemasangan beton untuk jalan. ’’Kami akan godok secara matang. Yang pasti, harus dimanfaatkan seoptimal-optimalnya dan berpotensi besar terserap,’’ tutur Zaini.
Jika alokasinya tidak cermat, lanjut dia, anggaran sangat mungkin tidak terserap maksimal lagi. Akibatnya, silpa APBD 2018 bakal makin bengkak. Masyarakat pun tidak bisa menikmati pembangunan dengan baik.
