Penyaluran Bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Mojokerto jadi temuan Badan pemeriksa keuangan (BPK). Itu setelah ada puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Mojokerto justru menjadi sasaran penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya diperuntukkan warga miskin.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Mojokerto, para ASN yang diketahui dari berbagai organisasi perangkat daerah ini pun dikumpulkan di aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko.
Mereka dipanggil untuk melakukan klarifikasi data temuan BPK. “Saya ke sini diundang Dinsos untuk klarifikasi bansos, ini jadi temuan BPK karena saya ASN kok nama saya mendapat bantuan,” ungkap SH, salah satu ASN yang ikut hadir dalam pertemuan.
Sebelumnya, dia juga sempat kaget dengan temuan BPK tersebut. Sebab, selama ini dirinya tak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Selain dirinya sadar jika menjadi ASN, bantuan itu juga untuk pemulihan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.
Meski tak pernah menerima bansos, dirinya heran kenapa namanya bisa muncul sebagai penerima dan menjadi temuan BPK. ”Saya kemarin juga sudah konfirmasi ke desa, tapi desa bilangnya tidak apa-apa kalau nanti suruh kembalikan, desa yang akan kembalikan. Kelihatannya yang tidak beres ini, kita di sini hanya dapat getahnya,” sesal ASN asal Ngoro.
ASN lain juga mengaku turut menjadi sasaran penerima bansos PKH. ”Iya saya juga dipanggil ke sini (dinsos) karena dapat bansos. Tidak tau siapa yang mendaftar, saya juga tidak daftar,” ungkapnya.
Dia menduga namanya dicatut dan didata oleh perangkat desanya. Namun, saat mendapat bantuan dia tak kuasa menolaknya. ”Pernah satu kali dapat beras tiga karung, ya saya ambil, lupa kemasan berapa,” akunya.
Sumber: radarmojokerto.jawapos.com
