Anggota VI BPK RI Dorong Kemandirian Fiskal di Jawa Timur dalam Forum Komunikasi Stakeholder

244

BPK Jawa Timur menyelenggarakan Komunikasi Stakeholder bersama Anggota VI selaku Plt Anggota V BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dengan tema “Peran BPK RI dalam Mendorong Kemandirian Fiskal di Daerah” pada Selasa (22/02/2022). Acara yang berlangsung di Ruang Auditorium BPK Jawa Timur ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan bupati/walikota se-Jawa Timur atau yang mewakili. Hadir juga secara virtual para sekretaris daerah, inspektur, dan kepala satker pengelola pendapatan daerah provinsi/kabupaten/kota se-Jawa Timur.

BPK berperan besar dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya kemandirian fiskal. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020, di wilayah Provinsi Jawa Timur baru Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai kategori “Mandiri” dalam indeks kemandirian fiskal. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono.

“12 Pemerintah daerah mencapai kategori “Menuju Kemandirian” dan 25 Pemerintah daerah lainnya masih pada kategori “Belum Mandiri”,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa kemandirian fiksal merupakan bagian dari ikhtiar. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan menginisiasi peluang-peluang baru dan memaksimalkan seluruh sumber pendapatan, serta efisiensi dari hal-hal yang kurang efektif di masing-masing program yang telah dirumuskan.

Menurut Anggota VI BPK RI dalam paparannya, sejak tahun 2016, wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di mana pada tahun 2016 mendapatkan nilai 0,6331 turun menjadi 0,5671 pada tahun 2020. Sedangkan untuk lingkup kabupaten/kota, Kota Surabaya merupakan pemerintah daerah yang memiliki tingkat IKF tertinggi, disusul oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Namun, Nyoman yakin Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menuju kemandirian fiskal.

“Jawa Timur dapat menjadi pendorong leadership Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dengan potensi yang sangat besar, Jawa Timur didorong menjadi leader dalam inisiatif ETPD guna meningkatkan tata kelola dan kemandirian fiskal daerah. Terdapat tiga alasan, yang pertama penduduk Jawa Timur didominasi milenial dan generasi Z, kedua Jawa Timur merupakan penyumbang ekonomi terbesar kedua di Jawa dengan kontribusi lebih dari 25 persen, dan terakhir ekosistem ekonomi digital Jawa Timur relatif maju,” ujarnya.

 “The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow. Organisasi yang mampu bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman, dialah pemenang di dalam kompetisi,” lanjutnya.