Hingga Senin (22/11/2021) hari ini, Provinsi Jatim tercatat telah melakukan transaksi secara daring dengan nominal Rp 27 miliar. Angka tersebut menjadi yang paling tinggi di antara Pemda yang lain di Indonesia serta diantara kementerian dan lembaga.
Anggaran tersebut dibelanjakan melalui Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) yang merupakan pratform yang membuka ruang bagi UMKM maupun UKM untuk bisa menjadi penyedia barang dan jasa bagi pemerintah, sehingga dapat mengakses belanja daerah.
Pemprov Jatim sebagai provinsi di Indonesia yang mencatatkan transaksi tertinggi dalam belanja barang dan jasa secara daring.
Total telah ada sebanyak 1.500 UMKM, maupun UKM yang telah tergabung dalam Jatim Bejo. Dan, transaksi yang dicatatkan telah mengalami peningkatan hingga 400 persen dari awal mula program ini dicanangkan pada tahun ini.
Guna mendorong agar seluruh elemen pemda di provinsi Jatim mau menggalakkan program belanja pengadaan barang dan jasa melalui online Jatim Bejo, hari ini, Senin (22/11/2021), Pemprov Jatim menggelar penyerahan penghargaan Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jatim baru ada sebanyak 21 pemda yang bergabung dalam Jatim Bejo. Ia berharap tahun mendatang seluruh pemda di Jatim sudah bergabung ke Jatim Bejo dan menyukseskan program belanja online dari UKM.
“Program Jatim Belanja Online ini seiring dengan arahan Presiden yang ingin agar UMKM, UKM kita menemukan market place-nya. Maka dengan Jatim Bejo ini APBD kabupaten/kota akan bisa diakses oleh para pelaku UKM dan UMKM kita baik itu e-katalog maupun toko daringnya,” tegas Khofifah.
Namun yang disayangkan, masih ada kendala dalam Jatim Bejo, dimana baru hanya UMKM dan UKM yang telah memiliki badan hukum yang bisa bergabung. Sedangkan, yang belum punya badan hukum, BPK masih belum menerima, sehingga mereka harus menginduk ke pengepul yang skalanya lebih besar dan punya badan hukum.
“Seandainya aturan ini bisa diperlonggar mungkin pelaku UMKM kita bisa lebih utuh dalam menerima keuntungan dan jangkauan kita juga akan lebih luas. Karena tentu kita harapkan bersama upaya menyerap usaha mikro dan kecil harus kita lakukan dan peluas dengan berstandar pada regulasi yang berlaku,” tuturnya.
Selain itu, ia mengapresiasi jajaran pemda yang telah berpartisipasi menyukseskan program Jatim Bejo, begitu juga para pelaku usaha yang sudah bergabung di Jatim Bejo. Dengan menyukseskan Jatim Bejo akan mengungkit ekonomi Jatim lantaran 57 persen PDRB Jatim bergantung pada sektor usaha kecil dan menengah.
Sejumlah penghargaan yang diberikan Pemprov Jatim untuk program Jatim Bejo antara lain, untuk kategori Pemerintah Kabupaten/kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pelaku UMK Jawa Timur, Melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) diberikan Peringkat 1 pada Kota Malang, Peringkat 2 pada Kota Batu, dan Peringkat 3 pada Kabupaten Sidoarjo.
Sedangkan untuk kategori Perangkat Daerah dengan Total Transaksi dan Total Pesanan Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pelaku UMK Jawa Timur, Melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) diberikan berturut turut Disnakertrans Jatim, Dinkes Jatim, Dishut Jatim, Dinas PRKP dan CK Jatim, DPMD Jatim dan BPKAD Jatim.
Sedangkan, untuk kategori Vendor Usaha Mikro Kecil dengan Transaksi Terbanyak pada Kategori Makanan dan Minuman diberikan Peringkat 1 untuk CV Aisya, Peringkat 2 untuk Muktirasa Catering, Peringkat 3 untuk CV Minang putra.
Dan, untuk kategori Vendor Usaha Mikro Kecil dengan Transaksi Terbanyak pada Kategori Jasa Sewa diberikan Peringkat 1 pada PT DUTA AFLAH PERDANA, Peringkat 2 pada CV ANDRA JAYA PASTI dan Peringkat 3 pada CV Bintang Baru Timur.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jatim Endy Alim Abdi Nusa mengatakan bahwa memang ada 17 pemda yang belum bergabung dengan Jatim Bejo. Menurutnya, Pemprov Jatim menarget tahun depan, pemda yang bergabung akan mencakup semuanya.
“Saat ini baru 21 pemkab pemkot yang bergabung dengan Jatim Bejo. Kita akan meningkatkan sosialisasi bagaimana agar semua terkonfirmasi untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui sistem online. Karena lebih transparan, lebih mudah dan lebih lagi mendatangkan manfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah kita,” pungkas Endy. (tok/kun)
Sumber: beritajatim.com
