Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut disampaikan BPK dalam sidang paripurna istimewa DPRD Jatim, Kamis (18/6) yang dihadiri antara lain oleh Gubernur Soekarwo, Ketua DPRD Halim Iskandar, serta pejabat eksekutif maupun legislatif lainnya.
Opini WDP ini bagi Jatim untuk pertama kali dalam lima tahun terakhir. Empat tahun berturut-turut sejak 2010 laporan keuangan Pemprov Jatim selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, ada dua masalah yang menjadikan laporan keuangan Pemprov Jatim mendapat opini WDP, yakni pengendalian kas dan belanja barang/jasa.
