Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali memperoleh penghargaan prestisius tingkat nasional dari Pemerintah Pusat, Rabu (6/12). Kali ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Dana Rakca Award 2017 ke Pemprov Jawa Timur.
Ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota atas perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat berupa dana insentif daerah (DID).
Penghargaan dari Menteri Keuangan ini diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, di Istana Kepresidenan Bogor.
Saat menyerahkan penghargaan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jatim menjadi juara 1 sekaligus berhak atas pin emas. Juara 2 diraih Jawa Barat, dan juara 3 direbut Sumatera Selatan.
Selain tingkat provinsi, Jatim juga mendominasi penerima Anugerah Dhanapala, penghargaan dari Menteri Keuangan untuk tingkat kabupaten/kota. Dari Jatim, untuk tingkat kabupaten diraih Banyuwangi. Sedangkan untuk kota direbut Kota Surabaya.
Gubernur Soekarwo mengaku sangat surprise dengan diberikannya anugerah Dana Rakca Award 2017 oleh Pemerintah Pusat ke Pemprov Jatim ini.
Keberhasilan ini menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya telah berhasil menjadi satu tim yang terintegrasi dengan gerak team work yang sangat bagus dan solid.
Pasalnya, untuk mendapatkan Dana Rakca Award, syaratnya sangat sulit. Harus memenuhi kriteria dua utama, yakni ketepatan waktu dalam menetapkan peraturan daerah tentang APBD, dan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, penerima Rakca Award, kata Pakde Karwo juga harus mampu mencapai tiga indikator penting kriteria kinerja daerah. Yaitu, indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Lalu indikator penyelenggaraan pelayanan publik. Serta indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Pakde Karwo, semua indikator itu sangat penting. Namun yang dinilai menarik adalah kinerja daerah, yakni indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi fiskalnya harus sehat. Artinya, antara penerimaan kas dan belanja dengan RPJMD sambung penuh,” ujarnya, Rabu (6/12), didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi.
Dengan begitu, prioritas pembangunan yang dijanjikan Pemprov Jatim kepada masyarakat, terwujud dan terealisasi semua di pembiayaan. “Dan semua runtut dan konsisten,” tegasnya.
Sementara untuk indikator penyelenggaran pelayanan publik, gubernur dua periode ini menyatakan, bahwa sejak 2011, pelayanan publik di Jatim selalu menjadi nomor satu di Indonesia. Dirinya tidak ngecap, karena hal itu dibuktikan dengan banyaknya penghargaan di bidang layanan publik yang diterima Pemprov Jatim.
Saat pelaksanaan Jambore Inovasi Provinsi Jawa Timur, di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, Selasa (5/12), sejumlah lembaga internasional dan NGO yang hadir, menyatakan, Jatim bukan saja pelayanannya sangat baik. Tapi sudah layak menjadi hub, tempat rujukan untuk layanan publik di Indonesia.
“Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) juga menyatakan, daripada daerah lain di Indonesia sulit membuat sistem, lebih baik kerjasama dengan Kemenpan dan Jawa Timur untuk membuat sistem tersebut,” tandasnya.
Yang luar biasa lagi, adalah masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan, yang biasa dikenal dengan Citizen Charter. Lewat cara ini, ada perjanjian dengan masyarakat untuk menentukan layanannya seperti apa. Misalnya, Puskesmas di suatu daerah layanannya dibuka sampai malam. Karena masyarakatnya petani, yang di pagi hari ke sawah.
Penurunan Ekstrem
Sementara untuk indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi Jatim yang tinggi, ternyata inklusif. Sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan yang ekstrem, dari 18,51 % menjadi 11,21 % di bulan September 2017. Bahkan, pada Maret 2018, Pakde yakin bisa turun lagi menjadi 10 % lebih sedikit.
“Ini sangat ekstrem dan luar biasa, serta menjadikan 30 persen penurunan kemiskinan di Indonesia berasal dari Jawa Timur,” kata suami Nina Kirana ini.
Namun, karena jumlah orang miskin absolut paling tinggi dan jumlah penduduknya besar, mesti angka kemiskinan turun paling besar, Jatim masih berada di posisi 15 dari 34 provinsi di Indonesia dari sisi jumlah penduduk miskinnya.
Ini berbeda dengan misalnya Jawa Barat, yang sejak 8 tahun lalu, angka kemiskinan sudah 11 %.
Khusus pertumbuhan ekonomi, teorinya pertumbuhan menimbulkan kesenjangan. Tapi di Jatim hal itu tak terjadi. Bahkan GINI turun dari 0,40 % ke 0,39 % di 2016.
Pakde Karwo menyebut, Dana Rakca Award Gold yang diterimanya tak lepas dari dukungan staf terhadap program yang disusun dan direalisasikan.
Meski 50 persen keberhasilan ditentukan oleh leader. Namun, lanjut Pakde, leader itu berjenjang. Bukan hanya Gubernur, tapi ada juga struktur lain yang lebih penting di aparatur sipil negara (ASN) yang dipimpin Sekdaprov.
Gubernur memang harus tahu persis secara detail. Tapi tahu betul pun belum tentu jalan. Karena dukungan ASN ini penting dalam mengajak visi yang sama. “Nah, Jawa Timur itu kompaknya di situ,” tandasnya.
Agar anugerah Dana Rakca Award Gold tersebut bisa dipertahankan, pihaknya berharap terus dilakukan sinergi antara ASN dengan DPRD. Harus kompak dan tahu apa yang dilakukan. “Jangan hanya leader mendorong memberi perintah dan gerakan, tapi tidak tahu kompas dan arahnya,” imbuhnya.
Hal penting lain, kata Pakde, penghargaan ini menegaskan bahwa yang dilakukan Jatim selama ini sudah on the track dan excellent. Karena dari lima indikator, semua paling baik dan seimbang. “Jadi, kita number one semua,” tegasnya.
