Pengoperasian Jembatan Joyoboyo Surabaya untuk publik dipertanyakan para anggota dewan. Proyek yang dianggarkan sejak 2019 itu hingga kini belum diserahterimakan ke Pemkot Surabaya. Usut punya usut, masih ada kekurangan bayar Rp 4,3 miliar kepada pihak kontraktor. Peresmian bisa jadi baru terlaksana setelah dibayar lunas.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, berdasar hasil hearing terakhir bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), memang masih ada kekurangan bayar Rp 4,3 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran total mencapai Rp 39,9 miliar.
Pandemi Covid-19 memang telah mengganggu keuangan daerah. Mayoritas anggaran sudah dialihkan untuk penanganan virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. “Lha piye, ngerti dewe pemkot gak duwe duit,” ujarnya kemarin (11/3).
Politikus Golkar itu menyatakan, pada rapat sebelumnya, pihak kontraktor tidak hadir. Padahal, dewan ingin mereka bisa menjelaskan progres terakhir. Sebab, laporan dari dinas tidak cukup. “Kita perlu tahu sebagai bagian dari menjalankan fungsi kontrol lembaga legislatif,” tuturnya.
Khusus untuk pihak dari tim ahli, dewan ingin mengorek seberapa lama jembatan tersebut bertahan. Sebab, hasil uji kekuatan terakhir lebih banyak mengungkap kekuatan jembatan yang mampu dilewati dua dump truck. “Tapi tidak dijelaskan sampai kapan? Terutama kekuatan kaki jembatan yang terendam air itu,” terangnya.
Karena itu, Agoeng menyatakan, pihaknya sudah mengagendakan hearing lanjutan pekan depan. Pihak kontraktor dan tim ahli diminta untuk hadir. Dengan demikian, tahapan terakhir dalam proses evaluasi proyek tersebut tuntas.
Kemarin Kepala DPUBMP Erna Purnawati belum bisa dikonfirmasi terkait progres maupun peresmian jembatan tersebut. Namun, dalam pertemuan sebelumnya, pejabat yang juga Plt Kepala Bappeko itu menjelaskan bahwa pelunasan termin terakhir masih menunggu hasil audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Inspektorat.
