Salah satu aspek penting dalam perekonomian disuatu daerah adalah infrastruktur, diantaranya pembangunan dan perbaikan jalan. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur saat ini telah menargetkan 1.000 KM perbaikan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 780 miliar.
Bupati Jember Hendy Siwanto mengatakan, infrastruktur jalan menjadi sangat penting. Itu karena keadaan Jalan di Kabupaten Jember dinilai memprihatinkan bahkan sampai ada ungkapan atau jargon Jember daerah dengan ‘seribu lobang’. Kondisi ini, kata dia, muncul karena tidak dilakukannya pemeliharaan pekerjaan yang baik dan terstruktur.
“Jalan menjadi urat nadi perekonomian, kalau jalannya rusak karena tidak adanya perbaikan maka laju perekonomian menjadi tersendat. Dan hal ini akan berdampak biaya operasional menjadi bengkak dan lebih besar. Hal inilah yang mempengaruhi harga-harga di Kabupaten Jember menjadi tidak kompetitif,” ungkap kata Hendry, Ahad (12/12).
Hendy melanjutkan, saat ini di Jember membentang kilometer Jalan, termasuk di dalamnya jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Targetnya, Pemerintah Kabupaten Jember akan memperbaiki jalan jalan yang rusak sepanjang kilometer.
“Area jalan di kampung kampung itu sudah lebar, dengan jumlah kepadatan penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa, karena kepadatan penduduk inilah alasan kami menargetkan perbaikan jalan, mengingat kebutuhan masyarakat menggunakan fasilitas jalan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan, perbaikan jalan kilometer ini memerlukan tahapan proses mengingat keterbatasan anggaran pada tahun ini. Setelah berdiskusi dan berkomunikasi intensif dengan Anggota Dewan, Hendy mendapat dukungan untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan 1.000 kilometer ini yang akan dianggarkan secara multiyears.
“Setelah melalui proses pemilihan vendor dengan tender serta proses lainnya, pekerjaan perbaikan jalan ini baru dimulai bulan Agustus 2021 dan kami menargetkan perbaikan jalan 1.000 kilimeter akan selesai pada bulan Mei 2022,” kata dia.
Bupati juga berharap, masyarakat ikut andil dalam hal pengawasan serta sosialisasi khususnya kepada pengemudi kendaraan berat seperti truk dan lainnya agar patuh untuk melewati jalur jalan yang sudah ditentukan.
“Untuk menjaga kualitas perbaikan jalan, kami sudah sampaikan kepada Dinas Bina Marga apabila terdapat kontraktor yang tidak bekerja dengan baik perihal perbaikan jalan ini, maka kontraktor tersebut tidak akan dibayarkan. Kondisi lain apabila sudah dilakukan pembayaran maka kami akan melakukan audit dengan BPK dan akan meminta pengembalian pembayaran tersebut,” kata dia.
Sumber: republika.co.id
