Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mempertahankan sistem pengelolaan keuangan daerah akhirnya membuahkan hasil. Selasa (14/5) pagi, untuk keenam kalinya secara berturut-turut Pemkab Probolinggo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018.
Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini WTP selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2013 silam.
Hasil audit penilaian BPK untuk tahun anggaran 2018 tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Heri Purwaka kepada Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Musayyib Nahrawi di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.
Turut serta dalam penerimaan opini WTP tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Inspektur Sigit Sumarsono, Kepala Badan Keuangan Daerah Santiyono, Kepala Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Yulius Christian serta Kabag Humas, Protokol, dan Rumah Tangga Heri Mulyadi.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Rabu (15/5) menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang tidak hanya memeriksa tetapi telah menjadi partner Pemerintah Daerah dalam mengawal dan memberikan bimbingan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Tentunya ini memberikan semangat bagi kami dan Alhamdulillah itupun bersambut dengan 6 kali selama 6 tahun berturut-turut yang sebelumnya Pemerintah Daerah belum pernah mendapatkan opini WTP. Tetapi atas bimbingan tersebut, selama 6 kali berturut-turut telah menerima opini WTP,” katanya.
Menurut Bupati Tantri, opini WTP membuktikan bahwasanya bimbingan dari BPK RI dibarengi dengan komitmen Pemerintah Daerah dari seluruh instansi sama-sama gayung bersambut sehingga mampu menghadirkan dan menyajikan sebuah pelaporan yang akuntabel dan bisa dipercaya.
“Ini tentunya menjadi modal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Probolinggo bahwasanya salah satu indikator penilaian akuntabilitas pemerintah telah kita capai bersama-sama walaupun tentunya dalam perjalanannya kita membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Tetapi dengan komitmen ini saya percaya dari tahun ke tahun kami akan mampu bersama-sama menghadirkkan sebuah pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
