Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Gresik ternyata masih menjadi kendala bagi Pemkab Gresik untuk menuju kabupaten berprestasi. Hal ini terbukti dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kabupaten Gresik belum mampu menjadi kabupaten dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai kategori penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Asisten Administrasi Umum Pemkab Gresik, Tarso Sugito, sudah saatnya kebiasaan segala kebutuhan aset atau barang habis pakai yang bertumpu kepada Bagian Perlengkapan, mulai saat diubah dengan diserahkan kepada SKPD masing-masing. Hal ini mengacu pada seringnya SKPD saat mendapat barang tak sesuai yang diharapkan. “Dengan sistem sekarang ini, diharapkan seluruh SKPD bisa melakukan penyusunan, pengadaan, penggunaan, pengarsipan, hingga pemeliharaan barang milik daerah,” kata Tarso.
Sebenarnya semua administrasi sudah tertata dengan baik, namun hanya masalah aset yang dirasa kurang baik, maka nilai hasil audit BPK tetap seperti semula, yaitu kategori pengecualian.
“Kami mentargetkan hasil audit BPK itu mendapatkan nilai kategori WTP,” tuturnya.
