Macetnya sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sempat membuat jalannya pemerintahan terhambat. Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 belum bisa digunakan sepenuhnya. Setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), daerah bisa menggunakan sistem lama agar program percepatan penyerapan anggaran bisa segera dilaksanakan.
Januari kemarin macetnya server SIPD yang menghubungkan sistem administrasi daerah dengan pemerintah pusat membuat jalannya roda pemerintahan sedikit terganggu. Gaji dan tunjangan para pejabat eselon, ASN (aparatur sipil negara), maupun anggota legislatif sempat tidak bisa dicairkan. Bahkan, sebagian program yang akan dilaksanakan awal tahun juga harus tertunda.
Awal Februari, pimpinan dewan bersama pejabat pemkot bertandang ke kantor Kemendagri. Dari hasil konsultasi tersebut, pihak kementerian memberikan lampu hijau. Daerah bisa segera menjalankan APBD 2021 dalam waktu dekat.
Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menjelaskan, gara-gara masalah SIPD itu, hanya 1/12 dari kekuatan APBD yang bisa digunakan. Selain berkunjung ke Kemendagri, pemkot juga terus berkoordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari pertemuan tersebut, sebuah solusi didapatkan. ”BPK akan melakukan pendampingan agar pemkot tidak salah dalam pemakaian APBD,” kata Whisnu.
Politikus PDIP itu menyatakan, lampu hijau dari BPK tersebut ditindaklanjuti. Saat ini perencanaan program besar sudah berjalan. Diperkirakan minggu depan, pembangunan dimulai. ’’Kami upayakan minggu depan seluruh program fisik dimulai,’’ terang Whisnu.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony menjelaskan, dari konsultasi di Kemendagri, juga ada petunjuk untuk menggunakan sistem lama atau dicairkan secara manual. Meski demikian, penggunaan anggaran tersebut harus tetap direkap untuk dilaporkan ke pusat. Sebab, adanya SIPD memang bertujuan mengintegrasikan program dan sistem yang ada di daerah dengan pusat.
’’Ini adalah sistem terpadu yang bagus sebetulnya. Tapi, karena ini berlaku untuk semua daerah, server yang ada di kementerian mungkin tidak bisa menampung dan akhirnya bermasalah,” kata Thony.
Tahun ini memang tidak banyak program besar yang akan dikerjakan pemerintah. Yang terlihat hanya pembangunan tiga rumah sakit. Yakni, pembangunan fasilitas kedokteran nuklir di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), pembangunan rumah sakit Gunung Anyar, dan lanjutan proyek RSUD dr Soewandhie.
