Pemberian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov Jatim menjadi evaluasi bagi Komisi B DPRD Jatim. Komisi yang membidangi perekonomian tersebut memberi catatan merah kepada 3 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dinilai program dan manajemen keuangannya buruk. Tiga SKPD tersebut di antaranya Biro Sumber Daya Alam (SDA), Biro Perekonomian, dan Dinas Kehutanan Jatim.
Anggota Komisi B DPRD Jatim yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI Mochamad Fawaid mengatakan catatan merah tersebut dijadikan rujukan untuk dibahas dalam rapat panja. Dalam panja nanti akan dibedah untuk mencari penyebab amburadulnya manajemen keuangan, seperti halnya belanja barang dan jasa. Termasuk kemungkinan adanya kerugian negara.
“Selain catatan komisi kita, dalam LHP BPK RI tiga SKPD tersebut sudah masuk catatan BPK karena laporan keuangan,” katanya.
