Dinamisnya politik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat daerah ini layak disebut sebagai laboratorium pendidikan politik. Publik disuguhi bagaimana praktik politik dalam bingkai aturan ketatanegaraan dan undang-undang terkait administrasi pemerintahan.
“Pada dasarnya ada ilmu di sana. Kalau kita jeli, selain ada opini yang berkembang, di situ ada pembelajaran dan pendidikan politik. Intinya di sana: ada pembelajaran luar biasa,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Jember, Lilik Ni’amah, Selasa (18/8/2020).
Konflik politik antara eksekutif dan legislatif memunculkan pertanyaan pada masyarakat. “Apalagi ada istilah-istilah terkait tanggung jawab eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif mengeksekusi semua kegiatan yang sudah disahkan. Di situ ada fungsi DPRD berupa fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Masyarakat selama ini selalu dikasih opini-opini, padahal di situ ada ilmu soal apa itu fungsi controlling. Ini harus disosialisasikan agar tak muncul opini menyesatkan,” kata Lilik.
“Pendidikan politik selanjutnya adalah adanya hak Dewan. Dewan hari ini sudah melaksanakan semua haknya. Baru sekarang ini itu dilakukan lengkap. Persoalan muncul menjadi pendidikan dan pembelajaran politik masyarakat (soal pelaksanaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat),” kata Lilik.
“Saya melihatnya kalau saya menempuh pendidikan S2 soal ilmu administrasi negara atau kebijakan politik, ya ini sudah. Rangkaiannya: kalau di sekolah ada teori, praktiknya ada proses ini. Itu jadi hal luar biasa bagi kami selaku partai politik untuk memberikan informasi lengkap kepada masyarakat. Kami harus memberi pembelajaran yang baik,” kata Lilik.
Dari sisi eksekutif, menurut Lilik, ada pembelajaran politik pemerintahan yang bisa diambil warga, yakni saat anggaran pemerintah kabupaten diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Kemudian ada istilah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Ada WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), ada WDP (Wajar Dengan Pengecualian), ada disclaimer. Kewajiban partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” katanya.
“Partai politik hari ini harus menjelaskan hal itu kepada masyarakat agar tak muncul opini-opini yang salah,” kata Lilik. Salah satu opini yang keliru adalah anggapan bahwa semua pelaksanaan hak DPRD Jember ini bertujuan menjegal Bupati Faida dalam pemilihan kepala daerah. [wir/kun]
Sumber: beritajatim.com
