Kabupaten Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 untuk ke empat kalinya yang di berikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik dan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono di Kantor BPK RI, Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (6/6).
Hal tersebut berdasarkan hasil audit keuangan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2016, yang menyebutkan bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang dinyatakan meraih Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).
Menurut Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Lumajang Azis Fachrurrozi,ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa untuk Jawa Timur sendiri yang mendapatkan WTP sebanyak tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Madiun, Trenggalek dan Kabupaten Lumajang.
“Bertempat di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, ini dilaksanakan penyerahan penghargaan WTP atas LHP atas LKPD tahun 2016, kepada tiga Kabupaten yakni Kabupaten Madiun, Trenggalek dan Lumajang yang dihadiri oleh masing-masing Bupati dan Ketua DPRD,” ujarnya.
Menurut Azis, pemberian penghargaan WTP tersebut juga menunjukkan jika pengelolaan keuangan dan aset Pemkab Lumajang serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016, disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Dan secara berurutan yang pertama kalinya perolehan penghargaan WTP yakni pada awal tahun 2006, kemudian secara berturut turut pada LKPD 2014 diterima 2015, LKPD 2015 diterima 2016, dan LKPD 2016 diterima 2017. “Ini WTP keempat kalinya, paling awal tahun 2006 selanjutnya berturut turut yaitu pada LKPD 2014 diterima 2015, LKPD 2015 diterima 2016 dan LKPD 2016 diterima 2017,” imbuhnya.
Bupati Lumajang Drs. As’at Malik, dalam keterangannya mengatakan, bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.
Dikatakan juga bahwa perolehan penghargaan WTP tersebut prestasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan keuangan di lingkungan Pemkab Lumajang telah berjalan dengan lebih baik, transparan dan akuntabel.
“Kami memberikan apresiasi kepada BPK yang sudah memberikan pendampingan dalam pengelolaan keuangan, oleh karena itu, kita bertekad meningkatkan akuntabilitas keuangan, pelayanan publik, yang akan kita lakukan secara berkesinambungan,” ujarnya.
Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD dan staf yang bekerja keras untuk melaksanakan tugas, khususnya yang berkaitan dengan Laporan pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang secara lebih transparan dan akuntabel. “Selain itu, dia juga berharap kepada seluruh OPD untuk bersinergi dalam meningkatkan kinerjanya, serta saling berkoordinasi antar instansi yang ada,” pungkasnya.
