Massa yang mengatasnamakan Sapu Jagat Corruption Watch Jawa Timur berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bangkalan. Mereka menuntut agar beberapa indikasi kasus dugaan korupsi yang berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti dan diusut tuntas.
Massa yang datang menggunakan mobil bak terbuka dan pengeras suara itu meneriakkan secara lantang adanya temuan BPK di 33 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Di mana, dalam temuan tersebut terdapat realisasi barang dan jasa yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang riil. “Ada realisasi belanja barang dan jasa pada 33 SKPD tidak didukung dan disertai bukti pertanggungjawaban yang riil. Itu temuan BPK yang harus diusut tuntas,” ujar koorlap aksi Agung Puji Laksono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman di hadapan massa mengapresiasi tuntutan sikap tersebut. Dia juga siap mengawal temuan BPK mengenai adanya dugaan kebocoran anggaran tahun 2014 di 33 instansi di lingkungan Pemkab Bangkalan. “Kami sepakat untuk selalu memerangi korupsi. Mari kita kawal temuan BPK sebagai bukti permulaan untuk memerangi korupsi di Bangkalan,” ucapnya.
