Provinsi Jawa Timur menerima Penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan diapresiasi Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020.
Sebelumnya, tepatnya di Bulan Agustus tahun 2021, Jatim menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya dari BPK atas laporan keuangan pemerintahan setempat tahun anggaran 2020.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memberikan Apresiasi kepada Pemprov Jatim di bawah Komando Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama 26 kabupaten/kota lainnya atas capaian WTP tersebut.
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Selasa, (14/9/2021).
Ke 26 kabupaten/kota tersebut yang memperoleh lima tahun berturut turut adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Trenggalek. Selain itu, Dan juga diraih Kota Batu, Kota Kediri, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto.
Atas penghargaan yang diterima, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh jajaran Pemprov Jatim menjadikan penghargaan tersebut sebagai semangat dalam bekerja, serta didukung dengan komitmen tinggi untuk menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien.
“Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya,” ujarnya.
Melalui tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi”, orang nomor satu di Jatim itu menuturkan, bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, utamanya dalam sektor pemulihan ekonomi.
“Keberhasilan Jatim meraih opini WTP akan menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari situasi krisis pandemi Covid-19,” katanya.
Khofifah berharap predikat ini menambah semangat seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik dan sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan provinsi.
Kegiatan yang bertema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi” ini, Sri Mulyani juga memberikan apresiasi kepada seluruh daerah di Indonesia atas pencapaian daerah tersebut dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 5, 10 dan 15 tahun berturut-turut.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengapresiasi peran Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengedepankan akuntabilitas Laporan Keuangannya ditengah situasi krisis saat ini.
“Terima kasih terhadap seluruh pimpinan lembaga dan Pemda atas kerja keras menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena kita tahu banyak yang kementerian dan lembaga negara di refocussing anggarannya. Ada juga yang dapat anggaran berlipat ganda tapi menjadi garda terdepan seperti Kemenkes, BNPB, Kemnaker (BUPM, Prakerja), Kemensos, Kemenkop UMKM,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani menyatakan, bahwa opini WTP untuk pemerintah juga menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara walaupun di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19.
“Capaian positif tersebut menjadi bukti bahwa sepanjang tahun 2020, pemerintah telah berupaya keras untuk memastikan peran APBN tetap optimal sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional,” paparnya.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memperhatikan perbaikan prosedur pertanggungjawaban dari waktu ke waktu. Termasuk perbaikan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara.
“Agar menjadi lebih baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta pencapaian terbaik tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Selain 26 kabupaten/kota di Jatim menerima predikat opini WTP 5 kali berturut-turut, ada pula 2 Kota yang memperoleh penghargaan opini WTP 10 kali berturut-turut. Kedua kota tersebut adalah Kota Malang dan Kota Blitar.
Turut mendampingi Gubernur Jatim menerima penghargaan WTP lima kali berturut turut diantaranya Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan. (hms).
Sumber: surabaya.tribunnews.com
