Bupati Jember dr. Faida, MMR kembali kocok ulang kabinetnya, Senin (11/7) sore. Sedikitnya 44 pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon empat dilantik oleh Bupati di Aula PB. Sudirman Pemkab Jember. Ada sejumlah nama pejabat eselon 2 yang dimutasi oleh Bupati Faida, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember (Bappekab) Edy Budi Susilo dimutasi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemkab Jember menggantikan Urip Slamet Santoso yang menduduki jabatan baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Arief Tjahjono dimutasi menjabat Kepala Dinas Pariwista dan Kebudayaan.
Sementara pejabat eselon 3 yang ikut mutasi dan dilantik Kabag Humas dan Protokol Sri Wahyuniati dikembalikan ke posisi semula menjadi Sekretaris Dispenduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan Posisi Kabag Humas dan Protokol dijabat oleh Joko Soponyono yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol PP Pemkab Jember. Sedangkan Fariqul Mashudi dipercaya menjadi Sekretaris Satpol PP.
Dalam sambutanya, Bupati mengatakan, pelantikan dilakukan untuk mengisi jabatan yang masih kosong, memberikan kesempatan promosi ke posisi jabatan yang lebih tinggi, dan menempatkan personel sesuai kompetensi. “Ini menjadi momen untuk menentukan sikap dalam mengambil peran sesuai dengan tugas masing-masing, peran yang konkret, peran yang pasti, peran yang tanpa ragu-ragu,” katanya.
Di Probolinggo
Sementara itu, Pemerintah Kota Probolinggo memutasi puluhan pejabatnya, Senin 10/7 malam. Terdiri dari pejabat eselon II, eselon III, sampai pejabat eselon IV. Mengenai WTP 3 kali karena ketakutan dan kurang harmonis, penyebab Pemkot Probolinggo raih tiga kali WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Untuk eselon II, Acep Arief Hidayat yang semula menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan yang sebelumnya kosong. Shofwan Thohari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Sukam, yang semula menjabat sebagai Inspektur Kota Probolinggo, dimutasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ia menggantikan posisi Shofwan. Sedangkan untuk eselon III, antara lain Anwar Fanani yang semula menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dimutasi menjadi Sekretaris Inspektorat. Kemudian Aman Suryaman yang semula menjabat Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimutasi menjadi Kepala Bagian Kesra.
Menurut Wali Kota Probolinggo, Hj. Rukmini mengatakan, mutasi sejatinya dijadwalkan Senin 10/7 siang. Tapi karena seharian suntuk ia menghadiri acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, agenda mutasi diundur malam hari. Ditegaskannya, pertama yang saya tuntut adalah loyalitas dalam arti positif. Karena dengan loyalitas, akan ada ketaatan dalam menjalankan tugas.
Disinggung mengenai meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Pemkot Probolinggo kembali optimis tahun ini bisa meraih predikat WTP. Hal tersebut disebabkan, kota yang dipimpinnya telah berbenah diri, terutama soal pelaporan keuangan, ungkap Hj Rukmini Buchori.
Perlu diketahui, Pemkot Probolinggo telah tiga kali berturut-turut meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekda Kota (Sekdakot) Bambang Agus Suwignya mengatakan, pemkot telah melakukan upaya-upaya agar WTP tahun depan bisa diraih kembali seperti tiga tahun sebelumnya, saat kepemimpinan suami wali kota yakni HM Buchori.
Adapun upayanya, pihaknya telah mengumpulkan para pimpinan satker, berikut pengelola keuangannya, beberapa waktu yang lalu. Agar para SKPD bekerja maksimal dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan, pihaknya telah memerankan peran inspektorat sebagai pemantau dan pengawas SKPD dan jajaran di bawahnya. “Sudah kami panggil inspektorat. Mereka harus terus mengawasi kinerja satker dan jajarannya,” ujarnya.
Memfungsikan peran inspektorat agar lebih aktif untuk turun ke setiap SKPD melakukan pengawasan dan pembinaan. Tanpa itu, niscaya WTP yang sudah tidak diraihnya tiga kali itu, dapat diboyong kembali. Sebab, dari hasil pengamatan dan evaluasi, kegagalan meraih WTP, lantaran kinerja pimpinan SKPD dan pengelola keuangan tidak maksimal. “Itu hasil evaluasinya. Kita harus meningkatkan kinerja,” paparnya.
Dijelaskan, ketidakberhasilan pemkot meraih WTP, salah satunya disebabkan ketidakharmonisan hubungan antara pimpinan satker dengan jajaran di bawahnya. Selain itu, para pengelola keuangan dan pimpinannya memiliki rasa ketakutan terhadap sejumlah kasus korupsi yang telah diungkap penegak hukum.
Diingatkan, agar rasa ketakutan segera dihilangkan. Ya, kalau rasa ketakutan dipelihara, seperti ini jadinya. Sampai kapanpun WTP tidak akan bisa diraih. Tidak diingkarinya, keterlambatan penyetoran laporan dan rendahnya serapan anggaran, pemicunya adalah rasa ketakutan terhadap penegakan hukum yang menghantui para pimpinan dan pengelola keuangan.
