Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut sudah delapan kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. LHP diberikan kepada Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Nurul Azizah di Gedung BPK, Sidoarjo, pada Selasa (26/04).
“Bojonegoro WTP tahun 2021, ini hasil WTP berturut-turut kedelapan,” tutur Sekda Nurul. Sekda berharap dengan WTP yang diterima Pemkab Bojonegro nantinya pengelolaan keuangan Pemkab Bojonegoro semakin tertib dan benar.
“Setelah menerima opini WTP selama delapan kali berturut-turut, harapan kami Bpjpnegoro ini makin tertib,” harap Sekda. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah mengatakan, tengah menerima LHP BPK atas LKPD TA 2021.
Sebanyak lima kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur termasuk Kabupaten Bojonegoro, menerima LHP pada waku yang bersamaan. Adapun empat kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Jombang, Ngawi, Magetan, dan Tuban.
