Pemkab berancang-ancang mengajukan perubahan anggaran keuangan (PAK). Rencananya, draf PAK tersebut diajukan ke dewan pada pertengahan tahun ini. Penyerahan menunggu hasil audit penggunaan APBD 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Achmad Zaini saat ditemui di Pendapa Delta Wibawa kemarin (8/3). Zaini menyatakan, saat ini pemkab menyusun laporan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Setelah tersusun, laporan keuangan tersebut disampaikan ke BPK. Instansi itu akan memeriksa setiap penggunaan uang yang dikeluarkan dinas. Zaini menuturkan, pemeriksaan keuangan tersebut memakan waktu cukup lama. ’’Biasanya sampai sebulan,’’ ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) mantan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) itu menjelaskan, pemkab menargetkan bulan ini laporan keuangan tersebut diserahkan ke BPK. Sembari menunggu hasil audit, pemkab menyusun perencanaan PAK. ’’Ketika hasil BPK keluar, kami perbaiki. Draf PAK bisa dimasukkan ke DPRD,’’ katanya.
Dalam PAK tahun ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo bakal membahas sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) alias dana pembangunan yang tidak terserap. Tahun lalu jumlah silpa Kota Delta mencapai Rp 909 miliar. Dengan uang celengan itu, pemkab bisa membiayai proyek-proyek prioritas yang belum mendapatkan anggaran optimal. Misalnya, penanganan banjir, penuntasan kemacetan, dan pembangunan frontage road (FR).
’’Kami merencanakan penggunaan silpa. Yang pertama, membayar proyek-proyek yang penuntasannya terlambat. Karena tidak sesuai kontrak, pemkab terpaksa menahan pembayaran kepada rekanan,’’ terangnya.
Lebih lanjut, Zaini memperkirakan pembahasan PAK berlangsung Mei mendatang. Dia optimistis pembahasan berjalan cepat. ’’Sebab, pemkab dan dewan sama-sama berupaya agar dana silpa digunakan untuk pembangunan prioritas,’’ jelasnya.
Setelah utang tertutupi, pihaknya baru melaksanakan proyek prioritas. Misalnya, penanganan banjir, kemacetan, serta pelayanan publik. ’’Kami manfaatkan untuk membangun mal pelayanan publik,’’ tutur mantan kepala badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT) tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono menyatakan, percepatan PAK harus dilakukan. Sebab, saat ini ada dana ’’nganggur’’ di APBD Sidoarjo. ’’Kalau tidak segera membahasnya, dana tersebut tidak bisa digunakan,’’ katanya.
Politikus PDIP itu menyebutkan, silpa harus digunakan pada proyek pembangunan yang prioritas. Namun, pihaknya meminta eksekutif membuat perencanaan penggunaan anggaran. ’’Kalau perencanaan tidak matang, nanti anggaran tidak bisa diserap lagi,’’ ujarnya.
