Jumlah kekuatan APBD 2019 Gresik setelah perubahan sekitar Rp 3,3 triliun. Namun, dari hasil evaluasi Pemprov Jatim, ada beberapa pos yang perlu direvisi. Nah, kemarin (25/9), evaluasi tersebut langsung dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik.
Dalam kajian pemprov, ada beberapa kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien. Salah satunya rencana pengadaan alat-alat berat. Pada tahun ini, alokasi anggarannya mencapai Rp 7 miliar. Pemprov meminta rencana itu ditangguhkan. Alasannya, rencana tersebut tidak terlalu mendesak. Sebagai gantinya, disarankan untuk mendanai program-program publik yang lebih penting. Terutama sektor infrastruktur.
Selain itu, ada beberapa sektor infrastruktur yang dianggap pemprov tanpa perencanaan matang. “Akibatnya, dalam pelaksanaan, dana yang dialokasikan terlalu besar,” kata anggota Banggar DPRD Gresik Khoirul Huda.
Dia mencontohkan program peningkatan Jalan KH Syafii di Desa Suci, Manyar. Anggaran proyek itu dialokasikan hingga Rp 9 miliar. “Ternyata, kebutuhannya hanya Rp 2 miliar. Ini dianggap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal,” ujarnya.
Persoalan lain yang disorot pemprov adalah keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD). Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi sejumlah perusahaan milik Pemkab Gresik mengalami tren penurunan. Karena itu, aset-aset pemkab di BUMD tersebut disarankan dijual saja.
