Sebagai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar Pencanangan dan Penandatanganan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda Ponorogo ini dilaksanakan di Gedung Bappeda Ponorogo, Senin (03/12).
Keinginan kuat Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dalam hal transparansi dan melayani masyarakat sejalan dengan upaya beliau untuk menuju WBK dan WBBM. Sejak Ipong memimpin Ponorogo, beliau sudah mempunyai tekad untuk melakukan reformasi birokrasi. Contoh paling mudah adalah Bupati Ipong memastikan tidak ada biaya untuk rekrutmen pejabat.
“Sejak saya menjabat, saya sudah bertekad, rekrutmen pejabat dari tingkat apa pun harus bebas biaya. Perlu ditekankan, penyogokan untuk kursi pejabat merupakan salah satu faktor yang membuat pejabat untuk melakukan korupsi, karena tentu saja, pingin cari ijol (ganti uang) yang telah dikeluarkan untuk menyogok. Alhamdulillah sekarang ini di Ponorogo, dalam 4 mutasi, saya tidak dengar lagi ‘beli jabatan’ itu,” kata Bupati Ipong dalam sambutannya.
Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada beberapa program, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Manajemen perubahan untuk mengubah komitmen kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu. Penataan pelaksanaan yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Penataan manajemen SDM demi tercapainya profesionalisme aparatur. Penguatan pengawasan yang bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN. Penguatan akuntabilitas kinerja yang diperuntukkan sebagai upaya peningkatan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan program sebuah instansi. Dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik.
Lebih lanjut, menurut bupati, ditandatanganinya pakta integritas ini adalah wujud komitmen dan tekad tertulis dari aparatur untuk mencapai Ponorogo yang bebas korupsi, serta bersih dan melayani.
“Ini merupakan janji Kepala SKPD kepada negara. Semua Kepala SKPD Ponorogo menandatangani Pakta Integritas. Harapannya, tentu saja lebih mendekatkan kita pada Ponorogo yang bersih, juga membuat para Kepala SKPD lebih bekerja keras untuk melayani masyarakat,” kata Bupati.
“Pesan saya pada jajaran SKPD, tetap berpegang pada aturan, dan mari bersama-sama membangun integritas, baik individu maupun organisasi. Dukungan dari semua pihak diperlukan untuk menuju Ponorogo yang bersih dan bebas KKN,” tambahnya.
Berbagai capaian kinerja dan prestasi berhasil ditorehkan Ponorogo dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, misal predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas audit Laporan Keuangan Kabupaten Ponorogo. Dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2018, Ponorogo selalu meraih predikat tersebut. Ini berarti, selama kepemimpinan Ipong Muchlissoni sejak 2016, Ponorogo selalu meraih predikat tersebut.
Kemudian dari akuntabilitas kinerja, Pemkab Ponorogo mendapat predikat penilaian “B” dalam evaluasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi Pemprov Jatim dan Kemenpan-RB.
