Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali meraih laporan keuangan dengan katagori Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Penghargaan bergengsi tersebut merupakan yang ke- 10 kalinya secara bertutut-turut. Piagam WTP diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai wakil dari BPK RI, kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Surabaya, Senin (14/11/2022).
Bupati yang akrab disapa Kang Giri ini mengatakan, penghargaan tersebut bukan prestasi melainkan suatu keharusan. Laporan keuangan yang baik itu merupakan sebuah kewajiban. Ini merupakan kerja keras semua pihak terutama Sekda dan jajarannya.
“Terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dengan ini. Sekali lagi ini bukan prestasi, tetapi ini suwatu kewajuban. Standar laporan yang top memang harusnya WTP,” kata Kang Giri, Senin (14/11/2022).
“Mudah mudahan kedepan kita mampu mempertahankan ini dan mampu memperbaikinya. Karena pasti ada catatan catatan kecil yang harus diperbaiki kwalitasnya. Tentu, kami akan mempertahankan dalam rangka penggunaan APBD semakin membaik setiap tahunnya,” imbuhnya.
Terakhir Kang Giri menegaskan, kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, harus saling koordinasi dan harmonis dalam mensukseskan pembangunan.
“Sebanyak 10 kali berturut-turut hendaknya memicu semangat ASN membangun kerjasama, jangan sampai ada ego sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, harus berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mensukseskan pembangunan,” pungkasnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofiffah Indarparawansa dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada seluruh kepala daerah Bupati dan Walikota untuk meningkatkan percepatan capaian vaksin booster dan vaksin PMK.
“Tidak hanya WTP saja, kami minta para kepala daerah baik Bupati dan Walikota untuk meningkatkan capaian vaksin boosternya, karena prediksi Menkes akan ada varian baru covid 19 yang akan mengalami peningkatan di bulan Desember hingga Januari 2023. Maka metigasi kita harus dilakukan semaksimal mungkin sedini mungkin dengan melakukan percepatan vaksin booster,” ucapnya.
Kemudian PMK, lanjutnya, dibeberapa daerah masih harus ada vaksinasi yang lebih masiv. Bagi Bupati dan Walikota yang daerahnya memiliki ternak sapi yang signifikan Khififah meminta untuk memaksimalkan ini. Sapi perah yang terjangkit PMK produktifitasnya hanya tinggal 20 persen.
“Jika produktifitasnya turun akan bepengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di masyarakat pada masing masing daerah. Untuk itu maksimalkan,” tegasnya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid juga meminta peningkatan WTP di Jawa Timur untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
“Kondisi peningkatan capaian ini sangat diharapkan bisa benar benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena keungan negara harus dikelola sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sumber: Nusadaily
