Presiden Soroti Pemborosan Anggaran

Model penganggaran yang tidak berorientasi pada hasil dan pengawasan internal pemerintah yang hanya prosedural melanggengkan pemborosan dan inefisiensi anggaran berulang. Presiden pun mengkritik hal itu.

Rapat Koordinasi Pengawasan Internal 2023 di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023), mendapat sorotan tajam dari Presiden Joko Widodo. Presiden tak hanya menyentil model penganggaran di pusat dan daerah yang tidak berorientasi pada hasil, tetapi juga mengkritik pengawasan internal pemerintah yang hanya prosedural sehingga tidak memberikan hasil nyata dari manfaat anggaran.

Hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Jaksa Agung St Burhanuddin, dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

“Cara penganggarannya saja banyak yang enggak benar. Contohnya ada anggaran (penanganan) stunting (tengkes) Rp 10 Miliar itu. Saya minggu lalu cek APBD (yang dipegang) di Mendagri, coba saya mau lihat. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan bla-bla-bla Rp 2 miliar,” ungkap Presiden.

[Selengkapnya di Kompas]