Puluhan desa harus segera menyerahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) 2019. Jika terlambat, desa penyelenggara pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 12 Februari terancam tidak menerima bantuan keuangan (BK).
Kabid Pengelola Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nganjuk Fatimah mengatakan, di antara 232 desa penyelenggara pilkades, 32 desa belum menyerahkan RAPBDes. “RAPBDes harus segera diserahkan,” pinta Fatimah.
Sebagaimana diketahui, setidaknya ada empat laporan yang harus dituntaskan desa sebelum pilkades. Yaitu, RAPBDes 2019, laporan realisasi keuangan (LRK) 2018, laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) 2018, dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
Fatimah mengungkapkan, desa wajib menyerahkan laporan sebelum penyelenggaraan pilkades. Sebab, laporan tersebut menjadi syarat pencairan BK yang digelontorkan pemkab ke desa penyelenggara.
Bila tidak menyerahkan, ujar Fatimah, desa terancam tidak mendapat BK. Dampaknya, pelaksanaan pilkades di desa mereka bisa terhambat. Sebab, besarnya BK pilkades disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di setiap desa. “Jangan sampai terlambat,” lanjut perempuan berkerudung itu mengingatkan.
Di APBD 2019, pemkab menyiapkan BK sebesar Rp 5,16 miliar. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1/2019 tentang perubahan atas Perbup Nomor 16/2017 tentang pilkades dan pemberhentian Kades, setiap desa menerima BK pilkades berbeda.
Itu tergantung kepada jumlah DPT Pilkades. Untuk DPT sampai 1.000 jiwa, desa akan menerima bantuan Rp 15 juta. DPT 1.001 hingga 2.000 jiwa sebesar Rp 17,5 juta. Lalu jumlah DPT 2.001-3.000 jiwa bakal mendapat Rp 20 juta. DPT 3.001 hingga 4.000 jiwa menerima Rp 22,5 juta. Bantuan keuangan untuk DPT lebih dari 4.000 jiwa sebesar Rp 25 juta.
Saat ini, ungkap Fatimah, pihaknya belum bisa mencairkan BK ke semua desa. Sebab, dinas masih menunggu semua desa menyerahkan laporan. Menurut dia, seharusnya minggu ini desa sudah menyelesaikan seluruh laporannya. “Supaya tidak terlalu mepet dengan pilkades,” tuturnya.
