Komitmen Pemkab Pasuruan untuk memberikan rumah layak kepada warganya melalui program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), sebenarnya masih konsisten.
Bahkan pada 2019 nanti, pemkab menyiapkan anggaran Rp 28 miliar, lebih besar dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 20 miliar.
Semakin besar anggaran yang dikucurkan ini bukan tanpa alasan. Pemkab menginginkan masyarakat mendapat hak hidup layak dengan tempat tinggal layak.
Target RTLH tahun depan mencapai 2.000 rumah, sedangkan di tahun ini hanya 1.600 rumah. Target tahun ini sudah terpenuhi semua.
Sayang, gelontoran anggaran untuk perbaikan RTLH ini mendapat kritikan dari sejumlah anggota dewan.
Ruslan, anggota Komisi II DPRD mengatakan, anggaran RTLH terlampau kecil karena hanya Rp 12,5 juta per unit.
“Apalagi standar bangunan yang dipenuhi cukup tinggi. Termasuk ada WC. Jadi sangat berat mewujudkan dengan anggaran kecil itu,” kritik Ruslan, Kamis (15/11).
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi II DPRD, Andri Wahyudi. Ia berharap ada penambahan anggaran untuk setiap unit RTLH.
“Memang persoalan RTLH jadi domain komisi lain. Tetapi kami berharap ada penambahan anggaran untuk unit RTLH. Apakah menambah pagu anggaran yang diusulkan, atau mengurangi jumlah rumah yang akan dibenahi,” tegasnya.
