Dana bantuan sosial (bansos) 2021 masih tersisa Rp2,7 triliun. Parlemen meminta pemerintah segera menyalurkan bansos itu kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) harus segera menyusun rencana untuk menyalurkan bantuan yang tertunda itu. “Harus gerak cepat,” tegasnya kemarin (9/2).
Menurut dia, saat ini banyak orang yang benar-benar memerlukan bantuan pemerintah. Terutama mereka yang perekonomiannya tergerus akibat pandemi Covid-19. Banyak warga yang terkena PHK sehingga ekonomi mereka semakin sulit.
Wakil ketua umum Partai Golkar itu menyatakan, Kemensos perlu menjelaskan rencana kerja penyaluran bansos tersebut. Selain itu, Kemensos harus menjelaskan penyebab atau kendala penyaluran sisa bansos untuk dicarikan solusi lebih lanjut. Hal itu supaya permasalahan serupa tidak terulang.
Bamsoet menegaskan, pemerintah harus segera memperbaiki dan memvalidasi data penerima bantuan dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dengan begitu, bansos bisa sampai ke kelompok penerima manfaat.
Sebelumnya, menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebutkan, bansos masih tersisa Rp2,7 triliun dari APBN tahun anggaran 2021. Kemensos akan mempercepat realisasi anggaran hingga akhir Februari 2022. Dari total Rp103,2 triliun anggaran bansos, sudah terealisasi 97,56 persen.
Kemensos berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sisa anggaran untuk bansos 2021.
Risma juga memerinci realisasi anggaran Kemensos pada 2021. Yakni anggaran belanja pegawai sebesar Rp473,8 miliar dan terealisasi Rp444,1 miliar. Selanjutnya, anggaran belanja barang terealisasi 94,41 persen. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp3,9 triliun dan terpakai Rp3,7 triliun.
