Tahun anggaran 2019 praktis berakhir sepekan lagi. Namun, serapan anggaran program Pemkab Gresik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik masih terbilang rendah. Baik program di desa maupun sektor infrastruktur.
Berdasar hasil evaluasi serapan APBD 2019 yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik bersama tim anggaran pemkab, terungkap masih banyak instansi yang belum menyelesaikan seluruh programnya. Bahkan, di sejumlah instansi, tidak sedikit yang tingkat serapan anggarannya belum mencapai 50 persen.
Sebut saja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Ada cukup banyak program yang belum terealisasi. Salah satunya, distribusi dana bantuan keuangan khusus (BKK) untuk desa-desa. “Tidak hanya bantuan untuk tahap II, tapi juga tahap I,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan.
Selain itu, banyak program yang belum terealisasi sampai sekarang. “Program dana hibah serta bantuan-bantuan lain,” katanya.
Sektor lain yang juga belum semuanya beres adalah infrastruktur. Hingga kemarin, masih cukup banyak realisasi proyek fisik yang tak kunjung beres. Bahkan kini malah macet. Salah satunya, perbaikan jalan di Desa Tanggulrejo. Proyek itu sudah terlambat hampir dua minggu. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan RAB.
