Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD TA 2016 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I

1222

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2016 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur I.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berikut:

  1. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 37/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
  2. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 38/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
  3. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 39/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
  4. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 23/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.
  5. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 25/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.
  6. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 4/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 10 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
  7. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 25/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 25 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang.
  8. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 24/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 27 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
  9. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 10/LHP/XVIII.SBY/04/2017 tanggal 21 April 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
  10. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 097/LHP/XVIII.SBY/12/2017 (Partai Amanat Nasional) tanggal 28 Desember 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
  11. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 098.A/LHP/XVIII.SBY/12/2017 (Partai Persatuan Bangsa) tanggal 28 Desember 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
  12. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 098.B/LHP/XVIII.SBY/12/2017 (Partai Nasional Demokratis) tanggal 28 Desember 2017, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

 

Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.