Pengusutan tindak korupsi dana negara di Kabupaten Magetan masih intensif dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Belum tuntas kaus proyek pengadaan sepatu PNS yang bermasalah, kini kejari juga memeriksa dugaan penyelewengan proyek Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat senilai Rp 1 miliar, yang menyeret sedikitnya 15 kontraktor atau rekanan.
Pemeriksaan pun dilakukan kejari terhadap 15 kontraktor, Senin (17/7), dengan dugaan sementara adalah penyalahgunaan kewenangan. Proyek BLH itu dikerjakan pada 2015 dan 2016.
“Saya dipanggil dua kali terkait kerjaan di BLH tahun 2016. Kalau hasil proyek tak ada masalah, yang disoroti proyek itu memakai pecah paket. Itu masalahnya,” ujar seorang kontraktor asal Ngawi yang keberatan disebut namanya.
Menurutnya, semua kontraktor dipanggil untuk dimintai keterangan soal penyalahgunaan wewenang hingga mengakibatkan kerugian negara.
“Total seluruh proyek di BLH mencapai Rp 2 miliar. Kalau saya mengerjakan dengan bendera sendiri. Saya dengan, kontraktor yang diperiksa ada yang pinjam bendera,” jelasnya.
Keterangan yang dihimpun media, pemeriksaan para kontraktor itu terkait pengadaan bibit tanaman hias senilai Rp 1,1 miliar yang dipecah paket.
Yaitu menjadi proyek pembuatan 87 unit sumber gas metan, namun gagal tidak berfungsi. Lalu pembuatan tempat sampah di lima lokasi senilai Rp 200 juta atau Rp 40 juta per lokasi, serta pembuatan sumber air Rp 200 juta yang asal-asalan.
Kemudian juga ada paket outsourcing atau tenaga alih daya sebanyak tujuh paket, masing-masing paket Rp 176 juta.
Informasinya, laporan yang dibuat per paket diisi 14 orang pekerja alih daya. Tetapi faktanya satu paket hanya diisi tiga pekerja.
Dari sejumlah paket itu yang sempurna hanya pengolahan sampah di Pasar Sayur. Yang menyedihkan, dari belasan kontraktor yang mengerjakan proyek BLH, banyak yang pinjam bendera alias titip nama.
Proyek BLH Kabupaten merupakan pengerjaan tahun 2016, sedangkan dari laporan pengerjaan proyek 2015, sepertinya tidak berjalan. Kasi Pidana Khusus Kejari Magetan, Achmad Taufik Hidayat membenarkan pemeriksaan 15 kontraktor itu.
“Data persisnya belum bisa disebutkan, ada berapa kontraktor yang diperiksa. Tetapi kalau belasan ada,” kata Taufik.
Menurut Taufik, masih ada beberapa kontraktor yang akan diperiksa ulang, sebelum memanggil pejabat pengguna anggaran. “Kalau sudah diperiksa semua, kami pasti beri keterangan resmi,” tandasnya.
