Peran komite sekolah perlu lebih diperluas, mulai dari perencanaan hingga mengaudit pengelolaan dana pendidikan. Selama ini komite sekolah belum berfungsi maksimal. Bahkan komite sekolah cenderung tidak mengecek pengelolaan dana, termasuk pelayanan yang diberikan sekolah kepada anak didik.
Untuk itu, menurut Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Akhmad Muzakki di Surabaya, Rabu (20/6/2018), peran komite sekolah perlu ditingkatkan agar pengelola pendidikan tak mudah mengeluhkan kekurangan dana lalu mengajukan kenaikan SPP. Bahkan, dengan berdalih kekurangan sehingga menaikkan biaya SPP. Itu juga terjadi di sekolah negeri.
“Ini yang dilakukan terhadap SPP SMA/SMK negeri di Jatim. Usulan kenaikan datang dari sekolah. Padahal SPP belum naik saja, banyak wali murid mengeluh kesulitan membiayai sekolah anaknya,” ujar Muzakki.
Rencana kenaikan SPP SMA/SMK negeri di Jatim dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman. Menurut dia, banyak sekolah mengajukan kenaikan SPP. Berdasarkan surat edaran Gubernur Jatim Nomor 120/71/01/2017 tentang SPP SMA dan SMK 2017, SPP tidak sama di setiap daerah, tapi disesuaikan dengan kemampuan uang daerah.
Terkait terbitnya surat edaran itu, ada sekolah yang semula SPP tinggi justru turun drastis. Untuk itu, perlu penyesuaian sehingga kemungkinan nominal SPP SMA/SMK negeri naik mulai tahun ajaran baru.
