Pemkab Tulungagung menganggarkan Rp 18 miliar untuk subsidi iuran BPJS Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Sayangnya, besarnya dana yang dianggarkan itu tidak sebanding dengan jumlah nama yang diajukan sebagai penerima bantuan.
Dari 65.885 kuota nama yang disiapkan, saat ini masih kurang sekitar 33.000. Kalau kuota itu meleset atau tidak dipenuhi, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas daerah (kasda).
Sekretaris Dinas Kesehatan Tulungagung, Bambang Triono mengatakan, dana yang disiapkan berasal dari pajak rokok sebesar Rp 14 miliar, dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebesar Rp 4 miliar. “Total peserta PBID, 31.000 lebih. Kurangnya lebih dari 33.000,” terang Bambang.
Rinciannya, peserta lama yang sudah menjadi PBID sebanyak 17.000. Ditambah data terakhir yang diusulkan Dinsos, dari 45.000 nama yang lolos verifikasi sebanyak 14.000 orang. Jumlah peserta ini masih mungkin terus bertambah, tergantung nama-nama yang terjaring dari yang diusulkan Dinsos.
Menurut Bambang, akan sangat disayangkan sekali, apabila anggaran harus kembali ke kasda. Seharusnya banyak warga tidak mampu yang terjangkau bantuan ini. Data dari 17.000 peserta lama PBID, kurang dari 50 persen yang pernah memanfaatkan fasilitas berobat gratis lewat kartu BPJS Kesehatan.
“Dari mereka yang pernah datang ke Puskesmas, rata-rata hanya berobat karena penyakit ringan, seperti demam dan batuk,” ujar Bambang.
Data PBID JKN KIS yang diajukan desa secara kolektif banyak yang tidak valid. Akibatnya banyak nama yang diajukan dicoret karena dianggap tidak memenuhi syarat.
