Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan lampu kuning kepada DPRD Kota Pasuruan. Sebab, ada kelebihan bayar dalam pengeluaran kunjungan kerja (kunker) DPRD pada 2020 lalu. Para wakil rakyat itu pun ramai-ramai harus mengembalikan kelebihan bayar.
Total nominal kelebihan bayar tersebut mencapai Rp 442.275.711. Sedangkan beban pengembalian dari biaya transportasi tiap-tiap anggota DPRD bervariasi. Bergantung keikutsertaannya dalam dinas ke berbagai daerah. Mereka yang jarang ikut kunker tentu tanggungan pengembaliannya lebih sedikit. Kelebihan bayar itu terjadi dalam penyediaan jasa transportasi dari pihak travel.
Sehingga anggota DPRD yang lebih sering mengikuti kunker dengan kendaraan pribadi, beban pengembaliannya juga tak begitu menguras kantong. Ada anggota DPRD yang harus mengembalikan sekitar Rp 4 juta hingga Rp 9 juta. Namun, ada juga yang harus mengembalikan sekitar Rp 15 juta hingga Rp 18 juta.
Seorang anggota DPRD yang enggan namanya dikorankan mengaku sudah mengembalikan kelebihan bayar itu. “Sudah dikembalikan. Nggak ada masalah. Yang saya tahu, teman-teman juga sudah mengembalikan,” katanya. Meski tak mengungkap berapa besar duit yang dikembalikan ke negara, anggota DPRD tersebut menyatakan bahwa beban pengembalian sesama rekannya berbeda. “Beda-beda. Kan ada yang ikut rombongan travel, tapi ada yang naik kendaraan pribadi,” bebernya.
Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan membenarkan adanya kelebihan bayar dalam anggaran kunker itu. Sebagai pimpinan, Ismail juga telah meminta seluruh anggota DPRD untuk memenuhi permintaan BPK mengembalikan kelebihan bayar tersebut. “Memang ada pengembalian. Dianggap lebih bayar dari transportasi, maka harus dikembalikan,” katanya.
Dari 30 wakil rakyat di gedung utara, hanya tiga pimpinan yang tidak ikut mengembalikan. Sebab, mereka tak ikut dalam rombongan travel. Tapi menggunakan kendaraan sendiri. “Ada 27 anggota yang kelebihan bayar. Kalau kami (pimpinan) kan pakai kendaraan sendiri,” ucapnya.
Ismail mengaku sangat terbuka dengan pemeriksaan BPK. Dia bahkan memastikan bahwa sebagian besar anggota DPRD sudah mengembalikan kelebihan bayar. “Sepertinya sudah hampir 100 persen. Nanti kami cek lagi pastinya,” ujar dia.
