Wali Kota Maidi Ikuti Rakorwasin BPKP Jawa Timur

24

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan oleh pemerintah wajib berjalan optimal. Karenanya, pengawasan terus dilakukan. Salah satunya, datang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Gedung Sekretariat Daerah Jawa Timur, Selasa (4/5).

Kegiatan diikuti Kepala Daerah se-Jawa Timur, tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi. Berbagai materi mengemuka dalam rakor tersebut.

Di antaranya, terkait Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perpres 80 Tahun 2019) yang disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Juga Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pembangunan Kawasan Strategis untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang disampaikan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Peran APIP Daerah dalam Pengawasan Intern Proyek-proyek Strategis di Daerah dengan pemateri dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan materi Strategi Pengawalan Akuntabilitas Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Provinsi Jawa Timur.

Wali Kota Madiun Maidi menyebut pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Madiun sudah cukup bagus saat ini. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun terakhir ini.

Menariknya, penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Madiun selalu yang tercepat di Jawa Timur dua tahun terakhir. LKPD tahun anggaran 2020 sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim pada 12 Januari lalu.

Artinya, penyusunan LKPD Pemkot Madiun tak lebih dari dua minggu. Padahal, Pemerintah Daerah diberikan batas waktu penyerahan LKPD maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

”Laporan keuangan kita WTP dan yang tercepat di Jawa Timur serta urutan ketiga nasional. Hal itu tidak akan bisa dicapai kalau pengelolaan keuangan sudah banyak masalah sejak awal,” kata Wali Kota.

Namun, bukan berarti tanpa upaya peningkatan. Karenanya, Wali Kota Maidi mengapresiasi kegiatan Rakor yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut.

[Selengkapnya di Harian Bhirawa]