Pemprov Jatim bergerak cepat untuk menuntaskan evaluasi terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014 yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tentu kami akan mengadakan evaluasi, meski kami diberi waktu dua bulan untuk menyelesaikan, namun saya minta dalam satu bulan harus sudah selesai,” kata Gubernur Jatim Soekarwo.
Gubernur Soekarwo mengaku optimis dalam satu bulan seluruh laporan keuangan yang bermasalah maupun belum lengkap dapat dituntaskan. Salah satu penyebab yang membuat Pemprov Jatim meraih predikat WDP adalah pengadaan barang dan jasa yang swakelola.
Ditegaskan Soekarwo bahwa predikat WDP yang diperoleh Pemprov Jatim menunjukkan bahwa pengawasan BPK terhadap pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan. Karena itu, predikat tersebut jangan disikapi dengan negatif, namun justru jadi pelecut semangat untuk bekerja lebih baik lagi.
Dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemprov pada 2015, di mana yang sudah menggunakan sistem akrual, Soekarwo mengaku optimis jika tahun depan Pemprov Jatim kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) seperti empat tahun sebelumnya.
